Sunday, April 18Referensi Bisnis Sumatera Selatan
Shadow

Pemerintahan

Dibanding Daerah Lain, Raperda APBD Sumsel Tercepat

Dibanding Daerah Lain, Raperda APBD Sumsel Tercepat

Pemerintahan
EKSEL -  Setelah melalui serangkaian tahapan-tahapan pembahasan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Eksekitif) bersama DPRD Provinsi Sumsel (Legislatif), akhirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2017 telah mendapatkan persetujuan bersama kedua belah pihak. Persetujuan ini dituangkan dalam keputusan bersama, ditandatangani langsung oleh Gubernur Sumsel Alex Noerdin dan Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramanda, pada rapat Paripurna XX DPRD Provinsi Sumsel, Jum'at (25/11). Rapat Paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramanda, dihadiri Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki, Sekda Provinsi Sumsel Mukti Sulaiman serta para FKPD dan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel. Gubernur Sumsel Alex ...
Penurunan Tingkat Kemiskinan di Sumsel Cukup Lambat

Penurunan Tingkat Kemiskinan di Sumsel Cukup Lambat

Pemerintahan
EKSEL - Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bertemu dengan Wakil Gubernur Sumsel Ir H Ishak Mekki. TNP2K berinisiatif untuk bekerja sama dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sumsel Yang di ketuai oleh Wakil Gubernur Sumsel. TNP2K di ketuai oleh Wakil Presiden Indonesia H Muhammad Jusuf Kalla dan menteri – menteri yang berkaitan langsung dengan penanggulangan kemiskinan dipusat. TNP2K adalah Lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat, yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan. Tugas dari TNP2K yaitu menyusun formula – formula kebijakan yang dinilai paling efektif untuk percepatan penggurangan tingkat kemiskinan. TNP2K bekerja...
Sebulan, Realisasi Pemutihan Pajak Capai Rp 110 Miliar

Sebulan, Realisasi Pemutihan Pajak Capai Rp 110 Miliar

Pemerintahan
EKSEL – Plt Kepala Dispenda Sumsel, Marwan Fansuri mengatakan realisasi pemutihan pajak PKB di Sumatera Selatan sudah sesuai progress yang diharapka. Bahkan, dari target  ABT 2016, untuk pemutihan 4 bulan hampir dicapai dalam 2 bulan saja. Untuk itu, dia  optimis dari sisi program pemutihan PKB akan mampu melampaui target yang ditetapkan sebelumnya. “Realisasi pemutihan pajak, per bulannya bisa lebih Rp 110 miliar, padahal target kita dalam, 4 bulan Rp 297 miliar,” terangnya. (med)  
Pelaku Industri Harus Manfaatkan Limbah B3 jadi Lebih Ekonomis

Pelaku Industri Harus Manfaatkan Limbah B3 jadi Lebih Ekonomis

Pemerintahan
EKSEL - Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) masih memliki nilai ekonomis. Bahkan B3 bisa kembali menjadi bahan industri. Namun, dengan mempunyai nilai ekonomis dan sekaligus sifat  berbahaya, maka itu dalam pemanfaatannya kembali perlu diatur. Hal itu disampaikan Sekretaris Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sumsel, Ridwan Firdaus saat sambutan dalam seminar di Ballrom Hotel Swarna Dwipa Palembang, Kamis (24/11).  Seminar yang diselenggarakan oleh komunitas sahabat alam indonesia (KOSAI) mengusung tema pengelolaan limbah industri di Sumsel. Ridwan menambahkan, sudah banyak upaya yang dilakukan dalam pengembangan SDA dan lingkungan hidup. Namun, masih banyak permasalahan yang masih belum diatasi secara menyeluruh. Seperti pemahaman, pengelolaan SDA dan lingkungan hidup khususunya...
Pemerintah Banyuasin Pangkas Anggaran. Ada apa ya ?

Pemerintah Banyuasin Pangkas Anggaran. Ada apa ya ?

Pemerintahan
Eksel - Anggaran program yang berhubungan langsung dengan masyarakat terpaksa dipangkas Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada saat ini, di karenakan dampak dari defisit anggaran. Selain program Dana Infrastruktur Desa (DID) Rp 300 Juta/tahun yang disetop tahun anggaran 2017, berimbas juga pada program santunan kematian yang biasa diterima oleh ahli waris musibah Rp 1 Juta hingga Rp 1,5 Juta. Plt Bupati Banyuasin SA Supriono mengatakan keuangan daerah belum memungkinkan untuk meneruskan program tersebut, “Kalau uang daerah tidak defisit kita juga mau menganggarkan program santunan kematian kepada masyarakat tapi kondisi sekarang tidak memungkinkan makanya kita tunda dulu,”kata Supriono, ditemui usai menyampaikan paparan terhadap pandangan umum frakasi-fraksi DPRD Banyuasin Senin (21/11/2...
2017, Setiap Desa di Indonesia Rata-rata Terima Rp 800,4 Juta

2017, Setiap Desa di Indonesia Rata-rata Terima Rp 800,4 Juta

Ekonomi, Pemerintahan
EKSEL - Pemerintahan Presiden Joko Widodo tengah menempatkan desa sebagai fokus utama pembangunan. Pemberian Dana Desa langsung dari APBN untuk dikelola masyarakat desa adalah bukti nyata bahwa Pemerintahan Jokowi menjalankan janjinya untuk membangun dari pinggiran dan desa-desa sesuai dengan Nawacita poin ke 3, yaitu ‘Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan’. Saat ini Pemerintah telah menyalurkan dana desa sebagai salah satu mandat UU Desa. Di tahun 2016, rata-rata setiap desa akan menerima Dana Desa sebesar Rp.643,6 Juta dan diprediksi akan meningkat pada tahun 2017, yakni sebesar Rp 800,4 Juta per desa. Dana Desa yang diperoleh oleh masing-masing desa akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberda...
Sapu Bersih Mafia Tanah Pakai Tim Saber

Sapu Bersih Mafia Tanah Pakai Tim Saber

Ekonomi, Pemerintahan
EKSEL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera membentuk satuan kerja Saber Mafia Tanah – Sapu Bersih Mafia Tanah, untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. “Untuk menjamin kepastian hukum, kita harus perangi mafia tanah yang sudah meraja-lela,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil dalam Konferensi Pers dua tahun pemerintahan Jokowi-JK di Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (21/10). Sofyan menjelaskan pembentukan ini sekaligus meresponi instruksi Presiden Joko Widodo tentang dibentuknya Satuan tugas khusus untuk menangani masalah pungli atau Saber Pungli. Nantinya selain  Saber Pungli, akan ada Saber mafia tanah yang bergerak khusus mengawasi masalah pertanahan. “Kami sudah bikin task force untuk men...