Monday, May 20Referensi Bisnis Sumatera Selatan

Pemerintahan

Ini Besaran THR Bagi Pimpinan dan Pegawai Non-PNS Pada Lembaga Non Struktural

Ini Besaran THR Bagi Pimpinan dan Pegawai Non-PNS Pada Lembaga Non Struktural

Pemerintahan
Dengan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dalam menyambut Hari Raya keagamaan, perlu memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pimpinan dan pegawai non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lembaga Non Struktural (LNS), pada 6 Mei 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pimpinan dan Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non-Struktural (tautan: PP Nomor 37 Tahun 2019). “Pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS diberikan Tunjangan Hari Raya,” bunyi Pasal 2 PP ini. Pimpinan pada LNS sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, terdiri atas: a. ketua/kepala; b. wakil ketua/wakil kepala; c. sekretaris; dan/atau d. anggota, sesuai dengan ketentuan peraturan per
THR Harus Dibayar 2 Minggu Sebelum Lebaran

THR Harus Dibayar 2 Minggu Sebelum Lebaran

Pemerintahan
EKSEL - Meskipun jika mengacu pada regulasi pembayaran THR dilakukan paling lambat H-7, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri meminta perusahaan bisa membayar Tunjangan Hari Raya (THR)  maksimal dua minggu sebelum lebaran. “Hal ini dilakukan agar pekerja dapat mempersiapkan mudik dengan baik,” kata Menaker di Jakarta, Rabu (8/5). Menaker menegaskan, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Adapun besaran THR bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, memperoleh THR 1 bulan upah. Sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kur
Sumsel Raih Penghargaan Pembangunan Daerah

Sumsel Raih Penghargaan Pembangunan Daerah

Pemerintahan
EKSEL - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (P2D) 2019 dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sumsel masuk sebagai peringkat ke III kategori perencanaan dan pencapaian terbaik tingkat provinsi. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Presiden RI, Joko Widodo kepada Gubernur Sumsel H. Herman Deru pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2019 di Ballroom Ballroom Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019).  Dalam kesempatan tersebut Presiden menyerahkan Penghargaan Pembangunan Daerah kepada 9 orang perwakilan penerima. Untuk tingkat provinsi diserahkan kepada Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, dan Gubernur Sumatera Selatan. Untuk tingkat kota diserahka
PNS Wajib Netral Pada Pilpres dan Pileg 2019

PNS Wajib Netral Pada Pilpres dan Pileg 2019

Pemerintahan
EKSEL - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin pada 26 Maret 2019 telah menandatangani Surat Edaran Nomor: B/94/M.SM.00.00/2019 tentang Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), serta Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2019. Dalam surat yang ditujukan kepada Para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Instansi Daerah itu, Menteri PANRB menegaskan, ASN wajib netral, tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun. “ASN wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan, yaitu dalam hal ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasika
Sinkronisasi Program Dinas Kominfo Se – Sumsel Targetkan Turunkan Angka Kemiskinan Menjadi Satu Digit

Sinkronisasi Program Dinas Kominfo Se – Sumsel Targetkan Turunkan Angka Kemiskinan Menjadi Satu Digit

Pemerintahan
EKSEL - Melalui kegiatan Rapat Teknis ini, bersama-sama kita adakan sinkronisasi program dan harus ada penyatuan persepsi program antara Dinas Kominfo Provinsi Sumsel dengan Dinas Kabupaten dan Kota  agar punya tujuan yang sama yaitu mendukung program Pemerintahan Sumatera Selatan sesuai visi misi Gubernur Sumsel dan Wakil Gubernur Sumsel yaitu program menurunkan angka kemiskinan dari dua digit menjadi satu digit. Hal itu diungkapkan Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsatera Selatan Jon Kenedy mewakili Gubernur Sumsel pada saat acara membuka Rapat Teknis (Ratek) Sinergitas Membangun Tata Kelola Pemerintah Berbasis Elektronik Dalam meningkatkan Pelayanan Publik di Era Revolusi 4.0’’.  Dinas Kominfo Se- Summatera Selatan di Swarna Dwipa, Senin (1/4/20
Gubernur Sumsel Minta Forum Perangkat Daerah Turunkan Angka Kemiskinan Menjadi Satu Digit

Gubernur Sumsel Minta Forum Perangkat Daerah Turunkan Angka Kemiskinan Menjadi Satu Digit

Pemerintahan
EKSEL - Melalui Forum Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini, saya minta dan harapkan harus ada sinkronisasi antara Perangkat Daerah Prov. Sumsel dengan Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota se- Sumsel agar punya suatu tujuan dan taget yang jelas apa yang akan dilakukan ke depan tidak hanya memenuhi perencanaan saja tapi perlu adanya penyelarasan program untuk mencapai satu tujuan Saya minta nantinya para pembuat keputusan maupun yang memprogram perencanan dalam diskusi acara forum ini harus ada persamaan visi serta  misi maupun penyelarasan program untuk fokus dalam pelayanan publik dan lebih fokus menargetkan program pengentasan kemiskinan yaitu target menurunkan angka kemiskinan Sumsel dari dua digit menjadi satu digit Pernyataan ini diutarakan Gubernur Su...
Gubernur Sumsel Bentuk Tim Khusus Dugaan Sengketa Lahan Warga OI Dan PTPN 7

Gubernur Sumsel Bentuk Tim Khusus Dugaan Sengketa Lahan Warga OI Dan PTPN 7

Pemerintahan
EKSEL- Sebagai Kebijakan Kepala Daerah Gubernur Sumsel H. Herman Deru segera membentuk Tim Khusus sebagai solusi guna menyelesaikan permasalahan sengketa lahan antara warga Kabupaten Ogan Ilir (OI) dengan PTPN 7. Pernyataan ini diutarakan Gubernur Sumsel H Herman Deru pada saat turun langsung menemui massa yang melakukan demo di halaman Kantor Gubernur, belum lama ini. “ Segera dibentuk Tim Khusus (Timsus) dan sudah terbentuk pada 1 April mendatang. Selain itu dirinya meminta agar warga menunjuk perwakilan untuk menyelesaikan permasalahan tersebu”. Ujar Gubernur Herman Deru Menurut Gubernur nantinya tim khusus akan terus berkoordinasi dengan perwakilan warga untuk mengetahui asal usul atas tanah tersebut dan apabila tanah tersebut tidak sesuai dengan HGU maka solusinya
Minta WNI Waspada, Jokowi Kecam Penembakan di Selandia Baru

Minta WNI Waspada, Jokowi Kecam Penembakan di Selandia Baru

Pemerintahan
EKSEL - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah mendapatkan laporan dari Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengenai insiden penembakan yang terjadi di Masjid Al Noor, di Christchurch, Selandia Baru, Jumat (15/3) pukul 13.40 Waktu Setempat “Terlepas siapa itu pelakunya, kita sangat mengecam keras aksi kekerasan seperti ini,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan di Rumah Makan Bukit Tinggi, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, Jumat (15/3) siang. Mengenai kemungkinan adanya korban Warga Negara Indonesia (WNI) dalam insiden tersebut, Presiden mengatakan sesuai dari laporan Menlu belum bisa dipastikan. Namun demikian, atas nama Pemerintah Republik Indonesia, Presiden Jokowi menyampaikan duka yang mendalam kepada para korban
Layanan Publik di Sumsel Akan Terus Dibenahi

Layanan Publik di Sumsel Akan Terus Dibenahi

Pemerintahan
FOTO : HUMAS PEMPROV SUMSEL EKSEL - Dalam rangka Hari Jadi Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia  Ke -19  Tanggal 10 Maret 2019. Ombudsman menggelar seminar Internasional  dengan tema "A Better Public Service Delivery In The Era Of Disruption". Acara tersebut dihadairi Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rivai, SH, LLM, Ph.D. Para perwakilan dari negara sahabat  diantaranya deleglasi  dariThailand, Malaysia, Australia, Timor Leste, Wakil Gubernur Sumsel Ir Mawardi Yahya dan Walikota Pelembang H Harnojoyo. Dalam sambutannya Wakil Gubernur Sumsel Ir H Mawardi Yahya menyampaikan ucapan selamat datang di Bumi Sriwijaya, kepada seluruh peserta seminar baik yang berasal dari dalam maupun dari  luar negeri. "Rakerja ini merupak
Masih 70 Juta Bidang Tanah Yang Belum Bersertifikat

Masih 70 Juta Bidang Tanah Yang Belum Bersertifikat

Pemerintahan
EKSEL - Meskipun sudah ratusan ribu sertifikat tanah wakaf dan 12 juta sertifikat tanah hak milik telah diserahkan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, hingga saat ini masih banyak tanah hak milik yang belum bersertifikat. “Sampai saat ini masih kurang lebih tujuh puluh juta bidang yang harus disertifikatkan, masih banyak sekali,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya saat menyerahkan sertifikat tanah wakaf, di Masjid Baiturrahman, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Jumat (1/3) siang. Presiden menjelaskan alasan kenapa pemerintah gencar menyerahkan sertifikat hak milik tanah maupun sertifikat tanah wakaf, yaitu agar tidak terjadi sengketa tanah, sengketa lahan. Menurut Presiden, setiap dirinya masuk ke desa