Saturday, September 21Referensi Bisnis Sumatera Selatan

Pemerintahan

Jokowi Tunjuk Hanif Dhakiri jadi Plt Menpora

Jokowi Tunjuk Hanif Dhakiri jadi Plt Menpora

Pemerintahan
EKSEL - Menyusul pengunduran diri Imam Nahrawi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) penunjukan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). “Jadi Pak Hanif merangkap dalam sebulan ini. Selain sebagai Menteri Ketenagakerjaan juga sebagai Menpora,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Jumat (20/9) siang. Mengenai pertimbangannya, Mensesneg menegaskan tentu ada. Namun diakuinya, pilihannya tidak banyak karena nanti pada 1 Oktober juga ada beberapa menteri yang akan meninggalkan posisinya untuk dilantik sebagai anggota DPR. “Karena itu, pilihannya Pak Hanif,” ujar Pratikno. Mengenai
Gubernur, Pangdam, dan Kapolda Ikut Padamkan Karhutla di OKI

Gubernur, Pangdam, dan Kapolda Ikut Padamkan Karhutla di OKI

Pemerintahan
EKSEL - Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru turut serta melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Desa Penyandingan, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten OKI. Gubernur hadir kelokasi bersama Kapolda Sumsel, Irjen Pol Firli Bahuri dan Pangdam II Sriwijaya, Mayjen TNI Irwan usai meresmikan peletakan batu pertama pembangunan Mapolres OKI di Kayuagung, Kamis, (19/9). “Kita lihat langsung dan turut memadamkan kebakaran di pantai timur OKI ini, mohon doa agar karhutlah segera teratasi” Ungkap Gubernur saat akan berangkat menumpang heli di Lapangan Segitiga Emas Kayuagung. Pangdam II Sriwijaya, Mayjen TNI Irawan mengungkap upaya penanggulang harus terus dilakukan mengingat Hot Spot di beberapa hari terakhir kian meningkat. “Saya pantau jumlahnya kian
Karhutla Buat Gubernur Herman Deru Tunda Paparakan Potensi Sumsel di Korsel

Karhutla Buat Gubernur Herman Deru Tunda Paparakan Potensi Sumsel di Korsel

Pemerintahan
EKSEL - Serius menangani penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Gubernur Sumatera Selatan H.Herman Deru batalkan agenda ke luar negeri. Kepastian batalnya Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru kunjungan kerja ke Korea Selatan dan Rumania disampaikannya usai menghadiri acara Silaturahim dan Penandatanganan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pengangkatan Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Pali, Kabupaten Muara Enim, dan Kota Prabumulih Masa Jabatan 2019 – 2024. Deru mengatakan, kunjungan di dua negara itu untuk menemui Duta Besar RI dengan agenda pemaparan potensi sumber daya alam Sumsel agar menarik investor dari negara itu. Namun, dirinya lebih memilih tinggal di Sumsel hingga karhutla berakhir. "Saya batalkan (kunjungan keluar negeri) karena ko
Kapolri Siap Copot Kapolda Yang Gagal Tangkap Pelaku Karhutla

Kapolri Siap Copot Kapolda Yang Gagal Tangkap Pelaku Karhutla

Pemerintahan
EKSEL - Berdasarkan hasil pantauan dari udara dengan Panglima TNI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengemukakan, tidak melihat ada yang terbakar baik kebun sawit maupun Hutan Tanaman Industri (HTI), namun, yang terbakar adalah hutan atau semak. “Artinya, ini ada indikasi kuat terjadinya pembakaran, kesengajaan. Sebagian sudah ditangkap, itu juga membuktikan bahwa peristiwa itu ada,” kata Tito dalam keterangan pers usai mengikuti Ratas tentang Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, di Hotel Novotel, Pekanbaru, Riau, Senin (16/9) malam. Oleh karena itu, Kapolri menegaskan akan mengintensifkan upaya untuk melakukan penegakan hukum. Ia mengaku sudah melaksanakan video conference dengan seluruh kapolda, dengan seluruh ka
Gubernur Sumsel Serahkan Surat Penugasan Plt Bupati Muara Enim

Gubernur Sumsel Serahkan Surat Penugasan Plt Bupati Muara Enim

Pemerintahan
EKSEL - Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru resmi menyerahkan surat penugasan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim kepada Wakil Bupati Muara Enim, H. Juarsah. Penandatanganan dan penyerhan surat penugasan tersebut berlangsung di Griya Agung Palembang, Senin (16/9/2019). Dalam kesempatan ini, Gubernuur Sumsel H. Herman Deru berpesan kepada Plt. Bupati Muara Enim H. Juarsah agar dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, Muara Enim adalah Kabupaten yang memiliki sumberdaya alam yang besar dan sumber daya manusia yang baik. Semua itu akan sia-sia jika tanpa pengelolaan yang baik pula. “Jadi pesan saya kepada Pak Juarsah jalankan amanah ini dengan baik sebagai pemimpin pembangunan, pemimpin masyarakat dan pemimpin pemerintahan di Kabupaten Muara E
Sekda Ratu Dewa Jadikan Palembang contoh penarikan zakat ASN

Sekda Ratu Dewa Jadikan Palembang contoh penarikan zakat ASN

Pemerintahan
EKSEL - Puluhan imam tahfiz, duafa, anak yatim, dan usaha kecil di Kota Palembang mendapat bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Palembang. Bantuan yang langsung diserahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ratu Dewa, dalam kegiatan Syiar Islam dengan tema Kebangkitan Zakat Menyongsong Emas Darussalam 2023 sekaligus menyemarakan tahun baru 1 Muharram di The Zuri Hotel Palembang ini, menjadi awal Kota Palembang menjadi contoh kabupaten dan kota lain penarikan zakat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkot Palembang. “Ada 15 ribu ASN di Lingkungan Pemkot Palembang sehingga dengan obyek sebesar itu bisa menjadi peluang untuk Baznas mengumpulkan zakat,” tegas Dewa. Nah, bagi ASN yang enggan menyalurkan zakatnya melaui Baznas Kota Pale
Kapolda Sumsel Jadi Ketua KPK, Jokowi Kewenangan di DPR

Kapolda Sumsel Jadi Ketua KPK, Jokowi Kewenangan di DPR

Pemerintahan
EKSEL - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai pemilihan 5 (lima) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, termasuk Irjen Pol. Firli Bahuri yang saat ini menjabat Kapolda Sumsel, merupakan kewenangan DPR RI. Mereka itu juga sebelumnya telah lolos dari Panitia Seleksi (Pansel) yang dibentuk pemerintah. “Itu sudah lolos Pansel dan prosedurnya semuanya ada di kewenangan DPR,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan dalam konperensi pers tentang Revisi Undang-Undang KPK, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9) pagi. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi menanggapi pertanyaan keputusan Komisi III DPR RI yang sudah memilih lima pimpinan baru KPK, Kamis (12/9) malam. Kelima pimpinan baru KPK yang dipilih oleh Komisi III DPR RI itu adalah: 1.
Australia Hibahkan Rp 450 Milyar untuk Pembangunan IPAL di Sumsel

Australia Hibahkan Rp 450 Milyar untuk Pembangunan IPAL di Sumsel

Pemerintahan
EKSEL - Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Ir H. Mawardi Yahya didampingi Kepala Dinas PU Perkim Sumsel Basyaruddin, Kamis (12/9)  siang . Menerima audensi Councellor Economic Governance and Infrastructure kedutaan Australia, Anna McNicol  sehubungan dengan pembangunan proyek infrastruktur Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di kota Palembang. Dalam pertemuan dengan Councellor Economic Governance and Infrastructure kedutaan Australia, Anna McNicol  tersebut, Wakil Gubernur Sumsel  Ir. H Mawardi Yahya menyatakan,  dirinya bersama dengan Gubernur  berkomitmen  akan terus melakukan pembangunan dan pembenahan semua  infrastruktur khususnya pembangunan IPAL khususnya di kota Palembang. "Karenaa kota  Palembang sebagai ibu
Herman Deru: PEP Prabumulih Jadi Modal untuk Menekan Angka Kemiskinan

Herman Deru: PEP Prabumulih Jadi Modal untuk Menekan Angka Kemiskinan

Pemerintahan
EKSEL - Mengawali agenda kerjanya pada Selasa (10/9) pagi, Gubernur Sumsel Herman Deru menghadiri Focus Group Discussion Pendidikan Vokasi Sektor ESDM dan Pembangunan Focus Group Discussion Pendidikan Vokasi Sektor ESDM & Pembangunan Politeknik Energi & Pertambangan Sumsel, bertempat di hotel Wyndham. Pada kesempatan itu Gubernur Herman Deru melaksanakan penandatanganan MOU bersama Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian ESDM IGN Wiratmaja untuk mempererat kerjasama di bidang kompetensi ESDM sehubungan dengan dibangunnya Politeknik Energi dan Pertambangan (PEP) Prabumulih. Menurut HD berdirinya PEP Prabumulih merupakan langkah nyata pemerintah sebagai upaya memberantas kemiskinan dan kebodohan sekaligus menurunkan angka kemiskinan di Sumsel ...
Untuk Jabatan Tertentu, Pelamar CPNS Boleh Berusia Paling Tinggi 40 Tahun

Untuk Jabatan Tertentu, Pelamar CPNS Boleh Berusia Paling Tinggi 40 Tahun

Pemerintahan
EKSEL - Dengan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan jabatan tertentu, Presiden Joko Widodo pada 3 Juli 2019 telah menandatangani Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 17 Tahun 2019. Melalui Keppres ini, pemerintah membuka peluang bagi lulusa Strata 3 (doktoral) dengan batas usia paling tinggi 40 tahun menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk jabatan-jabatan tertentu. Jabatan-jabatan tertentu yang dimungkinkan untuk pelamar berusia paling tinggi 40 tahun itu, menurut Keppres ini, adalah: Dokter; Dokter Gigi; Dokter Pendidik Klinis; Dosen; Peneliti; dan Perekayasa. “Untuk jabatan Dokter dan Dokter Gigi dengan kualifikasi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis,” bunyi diktum KEDUA Keppres tersebut. Sedang untuk jabatan Dosen, Peneliti, dan Perekayasa, menurut Keppre