Thursday, November 26Referensi Bisnis Sumatera Selatan
Shadow

Pemerintahan

BMKG Minta Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan

BMKG Minta Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan

Pemerintahan
EKSEL - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan dalam periode sepekan ke depan (21-26 November) potensi cuaca ekstrem dan curah hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang berpotensi terjadi di sebagian besar provinsi di Indonesia. “Masyarakat diimbau agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap potensi cuaca ekstrem (puting beliung, hujan lebat disertai kilat/petir, hujan es, dll) dan dampak yang dapat ditimbulkannya seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin,” demikian disampaikan Deputi Bidang Meteorologi Guswanto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/11). Guswanto mengimbau masyarakat untuk memantau informasi cuaca terkini melalui layanan informasi cua...
Orang Tua Tak Setuju, Boleh Belajar di Rumah

Orang Tua Tak Setuju, Boleh Belajar di Rumah

Pemerintahan
Kemendikbud Perbolehkan Sekolah Tatap Muka EKSEL - Pemerintah mengumumkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19. Dalam SKB tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan penguatan peran pemerintah daerah/kantor wilayah (kanwil)/kantor Kementerian Agama (Kemenag) sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerahnya. “Pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah/kanwil/kantor Kemenag untuk menentukan...
Gubernur Janjikan Insentif Bagi Kepala Daerah Berprestasi

Gubernur Janjikan Insentif Bagi Kepala Daerah Berprestasi

Pemerintahan
EKSEL - Gubernur Sumsel H Herman Deru saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Muara Enim dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Muara Enim Ke 74 Tahun 2020 secara virtual dari Griya Agung Palembang, Jumat (20/11/2020). "Saya ucapkan selamat HUT Ke 74 bagi Muara Enim yang dari tahun ke tahun mendengungkan dan terdengar prestasinya secara nyata. Saya memperhatikan tentang sejarah terbentuknya Kab Muara Enim yang menerapkan DOB yang kemudian berdampak juga pada kemudahan bagi Kab Muara Enim untuk melayani rakyatnya secara fokus dan lebih baik lagi," ungkapnya. HD mengungkapkan bahwa dimulai sejak tahun ini Ia menyiapkan insentif bagi kepala daerah berprestasi dan inovatif dalam pembangunan di daerahnya. Oleh sebab itu Ia meminta agar Pemkab Muara Enim berkoordinasi dan menginfo...
Awas, Pelanggaran Protokol Kesehatan Bisa Berhentikan Kepala Daerah

Awas, Pelanggaran Protokol Kesehatan Bisa Berhentikan Kepala Daerah

Pemerintahan
EKSEL - Untuk memperkuat penegakan protokol kesehatan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian COVID-19. Instruksi yang ditujukan kepada para kepala daerah di seluruh Indonesia ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. “Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Terbatas Kabinet hari Senin, tanggal 16 November 2020 di Istana Merdeka, yang di antaranya menegaskan konsistensi kepatuhan protokol kesehatan COVID-19 dan mengutamakan keselamatan rakyat,” ujar Tito dalam instruksi yang ditandatanganinya hari Rabu (18/11) ini. Disampaikannya, dalam upaya mengendalikan pandemi COVID-19 dan dampak sosial, eko...
Presiden: Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi

Presiden: Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi

Pemerintahan
EKSEL - Keselamatan rakyat di tengah pandemi COVID-19 saat ini merupakan hukum tertinggi. Oleh sebab itu, penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan sudah semestinya dilakukan dengan tegas. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Terbatas untuk membahas laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (16/11). “Saya ingin tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Pada masa pandemi ini telah kita putuskan pembatasan-pembatasan sosial termasuk di dalamnya adalah pembubaran kerumunan,” ujarnya. Presiden menjelaskan bahwa penegakan disiplin protokol kesehatan harus dilakukan karena tidak ada satupun orang yang saat ini memiliki kekebalan terhadap virus korona dan bisa menularkan ke yang lai...
85 Ribu Warga Miskin Palembang Bakal Diberi Bantuan Sembako

85 Ribu Warga Miskin Palembang Bakal Diberi Bantuan Sembako

Pemerintahan
EKSEL - Pemerintah Kota Palembang akan memberikan lagi paket sembako kepada warga miskin baru yang terdampak pandemi Covid-19.  "Ini untuk tahap yang keempat," ujar Sekda Kota Palembang Ratu Dewa, melalui Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, Heri Aprian, usai rapat membahas soal bantuan ini, di Ruang Rapat II Setda Palembang, Senin (16/11/2020).  Ia menerangkan, data warga miskin baru diterima melalui usulan Lurah, kemudian diverifikasi oleh Dinas Sosial. Untuk tahap keempat ini jumlahnya menurun.  "Dari usulan 94 ribuan menjadi 85.252 ribu KK," kata Heri. Dia menjelaskan, dalam pendistribusian sembako di tahap keempat ini, pihaknya akan menggunakan data Misbar yang ada dalam tahap kedua dan ketiga. "Karena di tahap pertama itu data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraa...
Permudah Izin Berusaha di Daerah, Pemerintah Pangkas Birokrasi yang Bertele-tele

Permudah Izin Berusaha di Daerah, Pemerintah Pangkas Birokrasi yang Bertele-tele

Pemerintahan
EKSEL - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan salah satu hambatan untuk lolos dari perangkap pendapatan menengah atau middle income trap adalah soal kemudahan investasi atau berusaha di Indonesia, yang dinilai masih relatif lebih sulit dibandingkan negara lain. Oleh sebab itu, salah satu cara keluar dari jebakan tersebut yakni dengan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. “Kita melihat bahwa kenyataannya memang para pengusaha agak kesulitan untuk berusaha di daerah, regulasinya panjang bertumpuk, oleh karena itu dengan adanya Omnibus Law ini disusun lagi Rancangan Peraturan Pemerintah dengan memotong semua birokrasi yang bertele-tele dan menciptakan lapangan kerja,” ujarnya pada Sosialisasi/Konsultasi Publik Atas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pen...
Sumsel jadi Role Model Ketertiban Pegawai

Sumsel jadi Role Model Ketertiban Pegawai

Pemerintahan
EKSEL - Di sela akhir pekannya Minggu (25/10/20) pagi, Gubernur Sumsel H. Herman Deru menyempatkan diri menerima audiensi Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Palembang yang baru Margi Prayitno beserta jajarannya di Griya Agung.Dalam kesempatan silaturahmi itu, HD mengungkapkan keinginannya agar kedepan Provinsi Sumsel dapat menjadi role model ketertiban pegawai di Indonesia."Untuk mewujudkan keinginan itu tentunya harus dimulai dengan koordinasi dan komunikasi yang baik. Makanya Saya apresiasi sekali pertemuan hari ini," ujar HD bersemangat.Menurut HD koordinasi dan komunikasi sangat diperlukan kedua belah pihak, termasuk bagi dirinya yang merupakan pembina kepegawaian di daerah. Dengan koordinasi yang baik itu diharapkan peran BKN sebagai instrumen pemerintah pu...
DPRD Sumsel Apresiasi Kinerja Pemkot Palembang

DPRD Sumsel Apresiasi Kinerja Pemkot Palembang

Pemerintahan
EKSEL - Wakil rakyat di DPRD Sumsel dari daerah pemilihan (Dapil) Sumsel mengapresiasi kinerja Wali Kota Palembang H Harnojoyo dan jajarannya.  Hal ini mengemuka dalam kegiatan penyampaian hasil reses tahap dua anggota DPRD tersebut ke Pemerintah Kota Palembang, di rumah dinas wali kota, Senin (19/10/2020).  "Kita melihat, bahwa perkembangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang hingga saat ini sudah luar biasa. Baik dalam pengendalian banjir, mempercantik kota ataupun terkait pelayanan kepada masyarakat," kata Koordinator Dapil II, H Budiarto Marsul.  Ia menyebutkan, apresiasi ini mereka dengar dan simpulkan dari warga Palembang saat reses anggota Dewan ke sejumlah kawasan di ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini.  Meski mengapresiasi, Budiar...
Dampak La Nina, Sumsel Harus Waspadai Potensi Hujan Lebat

Dampak La Nina, Sumsel Harus Waspadai Potensi Hujan Lebat

Pemerintahan
EKSEL - Berdasarkan laporan Kepala BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) Dwikorita Karnawati dalam Rapat Terbatas mengenai Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, beberapa waktu lalu, fenomena La Nina yang terjadi di Pasifik diprediksi akan menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi sebesar 20-40 persen di atas normal jumlah curah hujan bulanan di Indonesia. Dalam rilis yang disampaikan BMKG, Sabtu (17/10), dijelaskan bahwa La Nina yang terjadi pada periode awal musim hujan ini berpotensi meningkatkan jumlah curah hujan di sebagian besar wilayah. “Dampak La Nina terhadap curah hujan di Indonesia tidak seragam, baik secara spasial maupun temporal, bergantung pada: musim/bulan, wilayah, dan kekuatan La Nina sendiri,” kata Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto. Selain ...