Sunday, January 19Referensi Bisnis Sumatera Selatan

Pemerintahan

Wong Palembang Bisa Pakai BG 1 A untuk Jadi Mobil Pengantin

Wong Palembang Bisa Pakai BG 1 A untuk Jadi Mobil Pengantin

Pemerintahan
EKSEL - Dua Kota, yakni Palembang dan Kota Bengkulu, Rabu (15/1/2020) pagi, resmi menandatangani kerja sama pemberdayaan potensi daerah guna peningkatan kehidupan masyarakat yang relijius. Penandantanganan MoU yang dilaksanakan di rumah dinas Walikota Palembang, dua pimpinan kepala daerah ini, saling  tertarik untuk menerapkan program kerja yang sudah dilaksanakan masing masing daerah. Kalau Kota Bengkulu akan menerapkan Subuh berjamaah bersama jajaran pejabatnya dilingkungan masyarakat, nah Walikota Palembang juga tidak ingin ketinggalan akan menerapkan mobil dinas (mobdin) gratis untuk pernikahan warganya yang sebelumnya sudah diterapkan Walikota Bengkulu H.Helmi Hasan. “Silahkan pakai mobil dinas saya, kalau ada warga kita yang ingin pakai untuk acara nikahannya,” kata Ha
BPS Sumsel Gelar Sensus Penduduk Lewat SPO dan Online

BPS Sumsel Gelar Sensus Penduduk Lewat SPO dan Online

Pemerintahan
EKSEL - Tahun 2020 ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Prov Sumsel akan mengadakan Sensus Penduduk bagi masyarakat Sumatera Selatan dengan sistem Sensus Penduduk Online (SPO) dan Sensus Wawancara Masyarakat perlu tahu pendataan maupun sensus penduduk dilakukan dengan dua (2) jenis Sensus, yaitu Sensus Penduduk Online (SPO) dan Sensus Wawancara bagi masyarakat Sumatera Selatan. Sebagai informasi dan diketahui oleh masyarakat Sumatera Selatan (Sumsel) bahwa Sensus Penduduk Online (SPO) adalah sistem online dimana penduduk atau masyarakat harus meng update data diri sendiri di Link yang sudah disediakan oleh BPS : sensus.bps.go.id Sensus online tersebut dapat masyarakat update mulai dari Tgl. 15 Februari - 31Maret 2020 Mungkin masyarakat ...
Pemkot Palembang Mulai Terapkan Pengurangan Plastik

Pemkot Palembang Mulai Terapkan Pengurangan Plastik

Pemerintahan
EKSEL - Pemkot Palembang mulai awalJanuari 2020 menerapkan aturan mengenai pengurangan penggunaan plastik. Ini setelah Walikota Harnojoyo menerbitkan Surat Edaran No. 48/SE/BAPPEDA LITBANG/2019. Ditandatangani persis di akhir tahun, 31 Desember 2019 lalu. Disampaikan Sekda Kota Palembang Ratu Dewa, surat edaran ini telah mulai dijalankan di Sekretariat Daerah kota Palembang. Mulai dari saat rapat, pelatihan, bahkan hingga ke setiap ruangan nantinya diharapkan meminimalisir penggunaan plastik. “Plastik ini jadi atensi dunia. Saatnya kita di Pemkot Palembang menerapkan hal ini untuk kebaikan bersama,”kata Ratu Dewa. Isu sampah plastik memang menjadi atensi dunia sepanjang 2019. Dengan latar belakang itu,  Pemkot Palembang akan menerapkan ini,yang kemudian  akan diteruskan
Firli Resmi Jabat Ketua KPK

Firli Resmi Jabat Ketua KPK

Pemerintahan
EKSEL - Usai menyaksikan pengucapan sumpah Dewan Pengawas, Presiden Jokowi langsung mengikuti upacara pengucapan sumpah/janji Pimpinan KPK Masa Jabatan 2019-2023 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 112/P/2019 tertanggal 21 Oktober 2019 dan Keputusan Presiden Nomor 129/P/2019 tertanggal 2 Desember 2019 tentang Pengangkatan Komisioner KPK 2019-2023. Kelima pimpinan KPK yang mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden Jokowi itu adalah: 1. Firli Baharui sebagai Ketua merangkap Anggota; 2. Nawawi Pomolango sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota; 3. Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota; 4. Alexander Marwata sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota; dan 5. Nurul Ghufron sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota. “Saya bersumpah/berjanji, b
Operasi Lilin Dimulai 23 Desember Sampai 1 Januari

Operasi Lilin Dimulai 23 Desember Sampai 1 Januari

Pemerintahan
EKSEL - Dalam rangka persiapan pengamanan Natal dan Tahun baru, Pemprov Sumsel, Polda, dan Kodam II Sriwijaya Sinergi Gelar Apel Pasukan Operasi Lilin Musi 2019 untuk menjaga Kondusivitas Jelang Natal dan Tahun Baru 2020 di Lapangan Mapolda Sumsel, Kamis (19/12/2019). Gubernur Sumsel H. Herman Deru diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Prov. Sumsel, H. Akhmad Najib, S.H., M.Hum, menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Musi 2019. Apel ini dipimpin oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Priyo Widyanto, dan Pangdam II Sriwijaya, Mayjen TNI Irwan, S.I.P., M. Hum., sebagai Inspektur Upacara. Dan diikuti Jajaran Polri, TNI AD, TNI AL, AU Dishub, Damkar, dan lainnya. Kegiatan ini dilakukan serentak oleh seluruh jajaran Polda se-Indonesia. Dalam apel ini disampaika...
Wartawan Sumsel Komitmen Dukung Sensus Penduduk

Wartawan Sumsel Komitmen Dukung Sensus Penduduk

Pemerintahan
EKSEL - Workshop Wartawan dilaksanakan Biro Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan di Hotel Arya Duta Palembang, Selasa (17/12/2019) sebagai salah satu langkah sosialisasi SP2020 serta memberikan pemahaman yang komprehensif dari beragam data dan indikator strategis BPS. Rekan media diharapkan dapat memahami konteks dan konsep-defenisi dan data-data yang dipublikasikan oleh BPS. Dengan demikian, pemberitaan yang dilakukan oleh media terhadap publik lebih efektif, kontekstual dan edukatif. Kepala BPS Sumsel, Ir. Endang Tri Wahyuningsih, MM memberikan apresiasi terhadap rekan media atas peran sertanya dalam penyebarluasan data dan indikator strategis BPS. Namun, wartawan diharapkan dapat memahami data agar tidak salah memberikan interpretasi. “Wartawan juga harus punya
Presiden Dukung Penghapusan UN

Presiden Dukung Penghapusan UN

Pemerintahan
EKSEL - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan dukungannya atas keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadhiem Makarim untuk menghapuskan Ujian Nasional mulai tahun 2021 mendatang. “Sudah dihitung, dikalkulasi, saya kira kita mendukung apa yang sudah diputuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai meresmikan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated, di Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated KM 38, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat (Jabar), Rabu (12/12) siang. Menurut Presiden, mulai tahun 2021, Ujian Nasional 2021 akan diganti dengan yang namanya assessment kompetensi. Artinya yang diassessment nanti adalah sekolah dan guru-guru. Juga ada yang namanya nanti survei karakter. “Itu juga bisa dijadikan sebuah eva
Jokowi : Kartu Pra Kerja Bukan Program untuk Gaji Pengangguran

Jokowi : Kartu Pra Kerja Bukan Program untuk Gaji Pengangguran

Pemerintahan
EKSEL - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa implementasi program Kartu Pra Kerja bukanlah menggaji pengangguran. Tetapi merupakan bantuan biaya pelatihan vokasi untuk para pencari kerja yang berusia 18 tahun ke atas. “Sekali lagi, bukan menggaji pengangguran. Ini penting saya sampaikan karena muncul narasi seolah-olah pemerintah akan menggaji pengangguran. Tidak, itu keliru,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Akselerasi Implementasi Program Siap Kerja dan Perlindungan Sosial, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/12) siang. Menurut Presiden, kartu Pra Kerja merupakan bantuan biaya pelatihan vokasi untuk para pencari kerja yang berusia 18 tahun ke atas, dan tidak sedang dalam pendidikan formal, atau juga untuk para pekerja
Asyik Ngemall, Puluhan ASN Terjaring Razia

Asyik Ngemall, Puluhan ASN Terjaring Razia

Pemerintahan
EKSEL - Guna meningkatkan penegakan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumsel sesuai arahan Gubernur Sumsel H.Herman Deru, Satpol PP Pemprov Sumsel melakukan razia di sejumlah mal, Senin (9/12) siang. Hasilnya puluhan ASN dan Honorer dari berbagai OPD ikut terjaring razia.Berbagai alasan diungkapkan oleh ASN yang kedapatan berkeliaran di mall saat jam kerja. Selain usai mengajar di sekolah, mereka banyak berdalih pergi ke mall untuk sekedar makan siang, meskipun jarum jam sudah menunjukkan pukul 2 siang.Berdasarkan pantauan, petugas mulai melakukan penyisiran di mal Palembang Square (PS). Di mal ini petugas sedikitnya menjaring 15 ASN dan 1 orang honorer. Kemudian penyisiran dilanjutkan ke mal Palembang Icon (PI). Di tempat ini petugas kemb...
Pemkot Palembang Akan Mengkaji BPJS Ketenagakerjaan Bagi RT RW

Pemkot Palembang Akan Mengkaji BPJS Ketenagakerjaan Bagi RT RW

Pemerintahan
EKSEL - Pemerintah Kota Palembang akan melakukan kajian terhadap kemungkinan pemberian jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi Ketua RT RW, serta ustad ustadzah dan marbot. Hal ini menjadi pembahasan pada rapat yang dipimpin Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda bersama BPJS Ketenagakerjaan dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang, Senin (2/12), di Ruang Kerja Wakil Walikota Palembang. "Rapat ini untuk memberikan kesempatan kepada Ketua RT RW, ustadz, ustadzah, serta marbot untuk mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Kota Palembang memandang perlu adanya jaminan pelaksanaan tugas secara optimal melalui BPJS Ketenagakerjaan," Ujarnya. Dijelaskannya, di Palembang terdapat sekitar 5000 ketua RT RW dan 400 ustadz ustadzah di 18 kecam...