Tuesday, July 16Referensi Bisnis Sumatera Selatan

Komoditi

Soal Kelapa Sawit, Pemerintah Kaji Hubungan dengan Negara yang Dukung Diskriminasi Uni Eropa

Soal Kelapa Sawit, Pemerintah Kaji Hubungan dengan Negara yang Dukung Diskriminasi Uni Eropa

Komoditi, Market
EKSEL - Pemerintah Republik Indonesia (RI) akan mengkaji ulang hubungan bilateral dengan negara yang mendukung tindakan-tindakan diskriminatif yang diusulkan oleh Komisi Eropa terhadap ekspor kelapa sawit asal Indonesia. Sikap tegas pemerintah itu disampaikan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution saat menghadiri briefing mengenai Diskriminasi Uni Eropa (UE) terhadap Kelapa Sawit, di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, di Jakarta, Rabu (20/3). “Kami khawatir apabila diskriminasi terhadap kelapa sawit terus berlanjut, akan mempengaruhi hubungan baik Indonesia dan Uni Eropa yang telah terjalin sejak lama. Terlebih saat ini, kita sedang melakukan pembahasan intensif pada perundingan Indonesia-Uni Eropa CEPA (Comprehensif Economic Partnership Agreement, red),” tegas Dar
Jokowi Yakin Harga Karet Akan Naik

Jokowi Yakin Harga Karet Akan Naik

Komoditi, Market
Presiden Jokowi menyadap karet. (FOTO : HUMAS PEMPROV SUMSEL) EKSEL - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat optimis harga karet akan naik. Hal ini disampaikanya dalam Kunjungan Kerja dan Silaturahmi dengan para petani karet di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Balai Penelitian Perkebunan Sembawa, Kabupaten Banyuasin,  Sabtu (09/03). Pada kesempatan tersebut, Jokowi mengatakan guna membantu petani karet dirinya mengajak menteri perekonomian dan produsen petani karet untuk membuat konsep kebijakan yang sama. "Sehingga supply ke pasar tidak terlalu banyak, supply kita kendalikan hingga harga kita harapkan kalo barangnya kurang, maka harga pasti akan naik,"  kata Jokowi. Lebih Lanjut Jokowi menambahkan inovasi berupa penambahan karet sebagai bahan Raw Material
Empat Lawang Bisa Jadi Lumbung Pangan untuk Saingi Belitang

Empat Lawang Bisa Jadi Lumbung Pangan untuk Saingi Belitang

Komoditi, Market
KUNJUNGAN : Gubernur Sumsel Herman Deru saat berkunjung ke Empat Lawang. FOTO : HUMAS PEMPROV SUMSEL EKSEL - Gubernur Sumsel Herman Deru lakuka Kunker untuk temui warga Desa Air Mayan Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang. Disana, dia menegaskan ada 29.507 hektar luas sawah di kawasan Pasemah Air Keruh. Jika dikelola dengan baik maka akan menjadi lumbung pangan saingan bagi Belitang. Keberhasilannya memajukan sektor pertanian di OKU Timur. Dirinya mendapatkan sejumlah penghargaan dari Pemerintah pusat  7 kali mendapatkan penghargaan P2BN serta penghargaan tertinggi berupa bintang jasa Pratama dari Presiden. "Jadi saya tidak main main dengan masalah pertanian ini. Kalau nak buat saluran irigasi. Selama ada yang mau menanggung jawabinnya malam ini juga ku ...
Tingkatkan Kualitas Harga Karet di Sumsel, Herman Deru Akan Keluarkan Pergub

Tingkatkan Kualitas Harga Karet di Sumsel, Herman Deru Akan Keluarkan Pergub

Komoditi, Market
EKSEL - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mencari upaya konkrit dalam  meningkatkan harga getah karet rakyat di Sumatera Selatan. Salah satunya melalui  rapat dengan melibatkan semua unsur yang terkait. Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru   saat ditemui  usai memimpin rapat yang digelar di Griya Agung Palembang, Jumat (1/2) petang menegaskan, dari hasil pembicaraan dengan pihak terkait  seperti jajaran Polda Sumsel, Gapkindo, Apkarindo, PTPN 7, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Palembang, Pusat Penelitian Karet  Balai Karet Sembawa. Dari berbagai masukan , saran dan pendapat para peserta rapat ditarik kesimpulan kedepan harus  ada  perbaikan mutu dan kualitas getah karet  hasil produksi petani di Sumatera Selatan. Perbaikan kualitas  getah karet tersebut dimulai denga
Wawako Palembang Ingatkan Jangan Tangkap Ikan Dengan Cara Setrum

Wawako Palembang Ingatkan Jangan Tangkap Ikan Dengan Cara Setrum

Komoditi, Market
EKSEL - Senin (28/1/2019) siang, sebanyak 10 ribu benih ikan jenis Tembakang dan ikan Patin kembali dilepas oleh Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda sebagai bentuk menambah populasi ikan di perairan sungai yang membelah bagian hilir dan hulu kota Palembang tersebut. “Tadinya saya minta penebaran benih ikan ini didampingi nelayan tangkap, sekalian kita ingin memberi tahukan agar tidak menangkap ikan dengan cara ilegal,” kata Fitri. Cara Ilegal yang dimaksud kata Fitri, nelayan menangkap ikan dengan cara merusak ekosistem yakni mengunakan alat berbahaya seperti racun ataupun mengunakan alat listrik (setrum). “ Dalam peraturan  Kementerian nomor 31 tahun 2009 tentang larangan pengunaan alat kimia berbahaya dalam cara penangkapan ikan, ini ada sangsi kurungan,” jelasnya.
Gubernur: Perusahaan Tambang Batubara Jangan Ganggu Masyarakat

Gubernur: Perusahaan Tambang Batubara Jangan Ganggu Masyarakat

Komoditi, Market
EKSEL - Soal keberadaan tambang Batubara PT Selo Argo Dedali (PT SAD) di wilayah Batumarta Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang hingga saat ini masih menjadi polemik di tengah masyarakat, juga mendapat perhatian Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru. Dibincangi awak media usai menghadiri kegiatan reuni SMP N 2 OKU, mantan Bupati OKU Timur dua periode itu menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi akan bersikap tegas terhadap permasalahan tersebut. Bahwa menurutnya, tidak boleh ada tambang batubara yang mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Terutama masyarakat di sekitar tambang. "Baik lingkungannya maupun angkutan batubara, tidak boleh menganggu masyarakat. Mereka harus ramah lingkungan dan taat aturan," tegasnya. Ramah lingkungan dimaksudkan a...
Jokowi Instruksikan Penundaan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Sawit

Jokowi Instruksikan Penundaan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Sawit

Komoditi, Market
EKSEL - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk melakukan penundaan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan perkebunan kelapa sawit. Instruksi itu tertuang dalam diktum KEDUA Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, yang dikeluarkan di Jakarta, 19 September 2019. Penundaan tersebut diberlakukan bagi: a. permohonan baru; b. permohonan yang telah diajukan namun belum melengkapi persyaratan atau telah memenuhi persyaratan namun berada pada kawasan hutan yang masih produktif; atau c. permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip namun belum ditata batas dan berada pada kawasan hutan yang masih pro...
Pemerintah Revisi Perpres Penghimpunan dan Penggunaan Dana Kelapa Sawit

Pemerintah Revisi Perpres Penghimpunan dan Penggunaan Dana Kelapa Sawit

Komoditi, Market
EKSEL - Dengan pertimbangan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya  Manusia (SDM), penelitian dan pengembangan, peremajaan, sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit dan penggunaan dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk kepentingan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel serta untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas Komite Pengarah, pemerintah memandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Atas pertimbangan tersebut, pada 15 Agustus 2018, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelap
Minta Jangan Panik, Pemerintah Jamin Harga Bahan Pokok di Sumsel Aman Selama Ramadan

Minta Jangan Panik, Pemerintah Jamin Harga Bahan Pokok di Sumsel Aman Selama Ramadan

Komoditi, Market
EKSEL -  Tren yang tak bisa dihindari saat ramadan adalah tingginya permintaan kebutuhan pangan. Sebab itu, mengantisipasi lonjakan inflasi, Kementerian Perdagangan langsung turun tangan. Di Sumsel, Inspektur Jenderal Srie Agustina lakukan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) terkait Stabilisasi Harga dan Stok/Pasokan Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Puasa dan Lebaran 2018/1439 H. Disana, Srie mengungkapkan jika dirinya sudah memantau harga dan stok bahan pokok di Palembang.  "Bahan pokok akan didistribusikan satu bulan sebelum puasa ke seluruh daerah sesuai kebutuhannya secara bertahap sebagai antisipasi terhadap iklim dan hal-hal tak terduga lainnya," imbuh Srie. Selain itu, Pemerintah juga telah mengeluarkan harga eceran tertinggi (HET) untuk komoditas beras, minyak goreng, gula, dan dag
Divestasi 51% Saham Freeport Diminta Kelar April

Divestasi 51% Saham Freeport Diminta Kelar April

Komoditi, Market
EKSEL -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar proses pelepasan (divestasi) 51% saham PT Freeport Indonesia kepada Pemerintah Indonesia sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bisa diselesaikan sebelum akhir April 2018. “Arahan Bapak Presiden bahwa untuk penyelesaian divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia yang merupakan simbol kedaulatan negara kalau bisa itu sebelum akhir April sudah selesai, sudah evaluasi dan sebagainya,” kata Iganasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dalam konperensi pers di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (5/3) kemarin. Mengenai mekanisme pembelian saham divestasi tersebut, Jon