Saturday, September 21Referensi Bisnis Sumatera Selatan

Market

Sumsel Bidik Lumbung Pangan Pada 2020

Sumsel Bidik Lumbung Pangan Pada 2020

Komoditi, Market
EKSEL - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru  katakan, sejak diluncurkan bulan Mei lalu, program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) di Provinsi Sumsel sudah terealisasi 70.000 hektare dari 200.000 hektare lahan yang ditargetkan. Dengan percepatan ini, Ia optimistis Provinsi Sumsel bakal segera mengulang kejayaannya sebagai daerah lumbung pangan nasional seperti tahun 2007 silam. Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Sumsel H. Herman Deru saat menghadiri Panen Raya, di Desa Arisan Musi Timur, Kec. Muara Belida Kab. Muara Enim, Rabu (18/09/2019). “Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) di Prov. Sumsel ini direalisasi pertama kali pada bulan Mei lalu, diharapkan kedepannya Prov. Sumsel menjadi Lumbung Pangan Nasional kembali.”ujarny
Perpres Pengendalian Alih Fungsi Sawah Telah Terbit

Perpres Pengendalian Alih Fungsi Sawah Telah Terbit

Komoditi, Market
EKSEL - Laju alih fungsi lahan sawah menjadi tanah non pertanian semakin meningkat dari tahun ke tahun. Untuk mengendalikannya, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. “Peraturan Presiden ini akan menjadi payung hukum pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah,” kata Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (PPRPT), Budi Situmorang dalam pembukaan Rapat Klarifikasi Hasil Verifikasi Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan Provinsi Jawa Barat di Hotel Grand Mercure Setiabudi, Bandung, Selasa (10/9). Menurut Budi, kegiatan Klarifikasi kepada Pemerintah Daerah ini dimaksudkan untuk mendiskusikan dan menyepakati luasan lahan sawah yang akan dilindungi. Hasil klarifikasi ini
Gubernur Minta Pengawasan Terhadap Pertambangan Ditingkatkan

Gubernur Minta Pengawasan Terhadap Pertambangan Ditingkatkan

Market, Minerba
EKSEL - Gubernur Sumsel H.Herman Deru berharap kegiatan pengawasan terhadap pertambangan minerba yang telah dilakukan sebelumnya di Sumsel terus ditingkatkan. "Dengan pembinaan ini saya juga ingin mengingatkan kembali agar pemantauan, tugas dan peran yang kita ambil masing-masing harus kita implementasikan bersama untuk mewujudkan praktik pertambangan yang baik dan benar," tegasnya. Saat ini jelas dia Provinsi Sumatera Selatan tengah fokus pada beberapa permasalahan. Di antaranya soal penertiban pertambangan tanpa izin dengan pembentukan Satgas penertiban pertambangan tanpa izin (Peti). Hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor:173/KPTS/DESDM/2019 tanggal 14 Maret 2019. Kemudian soal penertiban angkutan batubara melalui jalan umum  sesuai Peraturan Gubernur Sumsel Nom
Gubernur Ingin Ajak Bulog Angkat Moril Petani

Gubernur Ingin Ajak Bulog Angkat Moril Petani

Komoditi, Market
EKSEL - Gubernur H Herman Deru menerima Direksi Perum Bulog Pusat dan Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumsel dan Babel kemarin. Pertemuan dalam rangka silaturahmi sekaligus membahas rencana kerjasama. Bertempat di  Ruang Tamu Gubernur Sumsel,  audiensi ini dihadiri langsung oleh Kepala Divisi Penjualan Grosir dan Pasar Pemerintah Bulog Pusat Febby Novita, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumsel Babel Ali Ahmad Najih Amsari, Kabid Pengadaan Perum Bulog Sumsel Babel Ninik Laswati. Gubernur  menuturkan, ia menjalin kemitraan dengan Bulog bukan semata karena dirinya pejabat publik. Namun sudah sejak usia 18 tahun, ia sudah sangat dekat dengan Bulog. Hal itu pun terus berlanjut hingga Ia menjadi Bupati dan sekarang menjabat Gubernur Sumsel. Kemitraan juga saat saya...
Feby Deru Dorong Muratara Manfaatkan Potensi Tebu dan Terung

Feby Deru Dorong Muratara Manfaatkan Potensi Tebu dan Terung

Komoditi, Market
EKSEL - Meneruskan rangkai kunjungan kerja PKK Sumsel ke PKK Kabupaten/Kota.Ketua Tim Penggerak PKK Sumsel Febrita Lusia Herman Deru (Feby Deru) melakukan kunjungan kerja ke Desa  Lubuk Mas Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) didampingi Bupati Muratara Syarif Hidayat dan Ketua TP PKK Muratara Lia Mustika. Disini Feby Deru mengajak PKK Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara untuk mengembangkan potensi terong dan tebu yang bisa menjadi produk unggulan. Perjalanan yang ditempuh Feby Deru dan TP PKK Sumsel dari Lubuk Linggau menuju Desa Lubuk Mas Muratara memakan waktu lebih kurang tiga jam untuk dapat tiba di lokasi acara. Namun, dikatakan Feby Deru hal ini tidak mengurangi semangat dan kebahagiaannya untuk dapat melaksanakan kunjungan kerja dan
Data Migas Kini Bisa Diakses Gratis

Data Migas Kini Bisa Diakses Gratis

Market, Migas
EKSEL - Melengkapi reformasi tata kelola di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas), Pemerintah melalui Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan akses data kepada semua pihak yang membutuhkannya dengan akses yang sebesar-besarnya bagi pihak yang terdaftar menjadi anggota. Sedangkan untuk yang tidak menjadi anggota, akses data diberikan terbatas hanya untuk data umum, data dasar, data olahan dan data interpretasi yang telah melewati masa kerahasiaan. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi sebagai pengganti Permen ESDM No. 27 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang diperoleh dari Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi. ...
Jokowi Berharap Januari 2020 Penggunaan Biodiesel B20 Diganti B30

Jokowi Berharap Januari 2020 Penggunaan Biodiesel B20 Diganti B30

Market, Migas
EKSEL - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap pada Januari 2020 nanti pelaksanaan mandatori biodiesel sudah bisa berpindah dari B20 (Biodiesel 20) menjadi B30. Selanjutnya, pada akhir 2020 sudah meloncat lagi ke B20. Harapan ini disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas Evaluasi Pelaksanaan Mandatori Biodiesel, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/8) sore. “Kita pengen lebih cepat, dan mulai dari B20 ini pengen mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dan juga yang paling penting kita ingin mengurangi impor minyak kita,” kata Presiden Jokowi. Kalkulasinya jika kita konsisten menerapkan B20 ini, lanjut Presiden, kita bisa menghemat kurang lebih 5,5 miliar dollar AS per tahun. Angka yang dinilainya gede banget, disamping  dan y
PLTS Atap, Tagihan Listrik jadi Lebih Hemat

PLTS Atap, Tagihan Listrik jadi Lebih Hemat

Energi, Market
EKSEL - Atap surya kini menjadi pemandangan yang tidak asing di ibu kota, gedung-gedung pencakar langit telah memasang modul fotovoltaik di rooftop-nya untuk menyokong kebutuhan listrik lantai-lantai di bawahnya. Jajaran panel surya yang terpasang pada atap, dinding, atau bagian luar gedung lainnya ini dikenal sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pun mengajak masyarakat untuk memasang PLTS Atap, karena selain mendukung program energi bersih yang bersumber dari energi terbarukan, pemasangan PLTS Atap juga dapat menghemat tagihan listrik bulanan. “Kalau kita bikin PLTS (Atap) ini juga akan menghemat tagihan listrik, listriknya juga bisa impor-ekspor dengan PLN,” ujar Menteri Jonan pada Kampanye S
Kementerian ESDM Alihkan Perizinan Pembangunan Pembangkit Listrik ke ‘Online Single Submision

Kementerian ESDM Alihkan Perizinan Pembangunan Pembangkit Listrik ke ‘Online Single Submision

Energi, Market
EKSEL - Agar lebih mudah dan mempercepat pelayanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kini mengalihkan perizinan untuk membangun pembangkit tenaga listrik melalui melalui OSS (Online Single Submission) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dapat diakses di website http://oss.go.id . “Ada 6 izin ketenagalistrikan secara umum yang sudah masuk OSS, juga 4 izin tambahan bagi pembangkit panas bumi, semuanya sekarang sudah diproses melalui OSS,” kata Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi, dalam siaran pers Kementerian ESDM,  Jumat (10/5). Pengalihan perizinan pembangunan pembangkit tenaga listrik dari ESDM ke OSS BKPM itu dilakukan Kementerian ESDM merespon arahan Presiden Joko Widodo yang meminta
Soal Kelapa Sawit, Pemerintah Kaji Hubungan dengan Negara yang Dukung Diskriminasi Uni Eropa

Soal Kelapa Sawit, Pemerintah Kaji Hubungan dengan Negara yang Dukung Diskriminasi Uni Eropa

Komoditi, Market
EKSEL - Pemerintah Republik Indonesia (RI) akan mengkaji ulang hubungan bilateral dengan negara yang mendukung tindakan-tindakan diskriminatif yang diusulkan oleh Komisi Eropa terhadap ekspor kelapa sawit asal Indonesia. Sikap tegas pemerintah itu disampaikan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution saat menghadiri briefing mengenai Diskriminasi Uni Eropa (UE) terhadap Kelapa Sawit, di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, di Jakarta, Rabu (20/3). “Kami khawatir apabila diskriminasi terhadap kelapa sawit terus berlanjut, akan mempengaruhi hubungan baik Indonesia dan Uni Eropa yang telah terjalin sejak lama. Terlebih saat ini, kita sedang melakukan pembahasan intensif pada perundingan Indonesia-Uni Eropa CEPA (Comprehensif Economic Partnership Agreement, red),” tegas Dar