Friday, August 14Referensi Bisnis Sumatera Selatan
Shadow

Makro

Herman Deru Instruksikan Bupati/Walikota Segera Belanjakan APBD

Herman Deru Instruksikan Bupati/Walikota Segera Belanjakan APBD

Ekonomi, Makro
EKSEL - Menindaklanjuti hasil rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor 15 Juli lalu, pada Selasa (21/7) pagi Gubernur Sumsel H.Herman Deru SH.MM langsung mengumpulkan seluruh Bupati/Walikota, jajarannya dan instansi terkait se Sumsel di Griya Agung guna memberikan pengarahan khusus. Dalam arahannya itu, HD menekankan agar Bupati/Wako se Sumsel segera memaksimalkan penyerapan APBD di masa pandemi Covid. "Instruksi Saya belanja. Belanjakan uang yang ada secepatnya agar APBD ini dapat menstimulan pergerakan ekonomi di lapangan," tegas HD usai memberikan pengarahan. Dengan aksi ini HD berharap pertumbuhan ekonomi Sumsel pada tahun ini tetap mendekati 6%. Namun demikian Ia juga mengingatkan agar proses pemulihan ekonomi ini jangan sampai meninggalkan protokol keseha...
Laporan Ke Jokowi, Gubernur Sebut Ekonomi Sumsel Masih Baik

Laporan Ke Jokowi, Gubernur Sebut Ekonomi Sumsel Masih Baik

Ekonomi, Makro
EKSEL - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan seluruh gubernur di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (15/7) pagi. Salah satunya hadir Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru SH. MM. Ada beberapa hal yang dibahas, mengenai percepatan anggaran dan terkait protokol kesehatan yang dijalani karena adanya pandemi Covid-19. Presiden Jokowi Widodo menginginkan serapan APBN dan APBD berjalan lebih baik agar ekonomi masyarakat dapat tumbuh dan berkembang. Sebab diketahui sejak wabah covid terjadiangka penurunan. Maka dengan dimulainya new normal Presiden berharap ekonomi kembali menggeliat. Serta kemudian pembahasan selanjutnya Jokowi sedang menyiapkan instruksi presiden mengenai sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menuturkan bahwa d...
Percepat Belanja Pemerintah untuk Gerakkan Perekonomian

Percepat Belanja Pemerintah untuk Gerakkan Perekonomian

Ekonomi, Makro
EKSEL - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meminta jajarannya untuk mempercepat belanja pemerintah untuk menggerakkan perekonomian. Kuartal ketiga tahun ini akan menjadi kunci bagi upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi. Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat, Selasa (7/7), di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta. “Saya sekarang ini melihat belanja kementerian itu harian. Naiknya berapa persen. Harian, saya lihat betul sekarang. Karena memang kuncinya di kuartal ketiga ini. Begitu kuartal ketiga bisa mengungkit ke plus (pertumbuhan ekonomi), ya sudah kuartal keempat lebih mudah, tahun depan insyaallah juga akan lebih mudah,” ujarnya. Menurutnya, belanja pemerintah menjadi penggerak utama bagi perekonomian di tengah pandemi saat ini. Maka itu, Presiden meminta aga...
Persepsi Warga Sumsel Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Turun Cukup Dalam

Persepsi Warga Sumsel Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Turun Cukup Dalam

Ekonomi, Makro
EKSEL -  Bank lndonesia melakukan Survei Konsumen secara bulanan untuk mengetahui keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap kondisi perekonomian pada 6 bulan mendatang. Hasil survei konsumen tersebut terlihat dari lndeks Keyakinan Konsumen yang merupakan rata-rata sederhana dari lndeks Kondisi Ekonomi Saat ini (lKE) dan lndeks Ekspektasi Konsumen.  lndeks Ekonomi Saat ini mencakup keyakinan konsumen mengenai penghasilan saat ini, ketepatan waktu untuk melakukan pembelian barang tahan lama, dan ketersediaan lapangan kerja, dengan membandingkan kondisi saat ini dan 6 bulan yang lalu. “Sedangkan Indeks Ekspektasi Konsumen mencakup keyakinan konsumen mengenai ekspektasi konsumen terhadap kondisi Perekonomian 6 bulan yang akan datang dibanding...
BI Turunkan Suku Bunga Acuan BI 7-Days RR Jadi 4,25%

BI Turunkan Suku Bunga Acuan BI 7-Days RR Jadi 4,25%

Ekonomi, Makro
EKSEL - Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 Juni 2020 memutuskan untuk menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 4,25%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 3,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 5,00%. Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi di era COVID-19. Ke depan, Bank Indonesia tetap melihat ruang penurunan suku bunga seiring rendahnya tekanan inflasi, terjaganya stabilitas eksternal, dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi. "Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pelonggaran likuiditas (quantitative easing) akan terus dilanjutkan," Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Onny Widjanarko Bank Ind...
HD Minta OJK Ikut Dorong Pemulihan Ekonomi

HD Minta OJK Ikut Dorong Pemulihan Ekonomi

Ekonomi, Makro
EKSEL - Gubernur Sumsel H Herman Deru menerima bantuan 15.000 buah masker kain, 400 buah hazmat sponbond, 100 buah hazmat PPC dan 100 buah face shield dari Kementerian Perindustrian RI dan penyerahan simbolis ribuan paket sembako untuk masyarakat yang terdampak wabah covid-19 dari Ikatan Pegawai OJK Komisariat Kantor Regional 7 Sumbagsel kepada Tim Satgas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Sumsel. HD mengapresiasi dan berterima kasih atas kepedulian yang diberikan oleh Kementerian Perindustian beserta jajaran OJK terhadap masyarakat yang terdampak covid-19. Menurut HD pemberian bantuan merupakan bentuk perhatian dan toleransi terhadap sesama khususnya masyarakat Sumsel. HD mengungkapkan meskipun ada penurunan perekonomian di Sumsel karena pandemi covid-19, namun perekon...
92 Proyek Strategis Nasional Telah Selesai

92 Proyek Strategis Nasional Telah Selesai

Ekonomi, Makro
EKSEL - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan laporan kepada Presiden bahwa dari 223 proyek strategis nasional (PSN), yang sudah selesai adalah 92 proyek. “27 proyek sudah tahap konstruksi dan mulai beroperasi, sedangkan yang 98 proyek dalam progres dari konstruksi itu sendiri (6 proyek masih tahap transaksi, red),” ujar Menko Perekonomian usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas), Jumat (29/5). Menko Perekonomian juga menyampaikan bahwa ada program kebijakan pemerataan ekonomi dimana 3,96 juta lahan sudah tersertifikasi. “Legalisasi lahan transmigrasi sebesar 84.653 hektare. Kemudian perhutanan dan sosial itu 3,43 juta hektare dan 15.814 peremajaan perkebunan sawit. Dan juga tadi dilaporkan mengenai rencana revitalisasi penanaman...
Menko Perekonomian : 132 Juta Orang Miskin dan Tidak Mampu adalah Peserta BPJS Kesehatan Gratis Setara Kelas 3

Menko Perekonomian : 132 Juta Orang Miskin dan Tidak Mampu adalah Peserta BPJS Kesehatan Gratis Setara Kelas 3

Ekonomi, Makro
EKSEL - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa 132,6 juta orang yang miskin dan tidak mampu adalah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan/Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara gratis dengan layanan setara kelas 3. “Iuran yang ada di dalam anggaran itu sebesar Rp42.000 per orang per bulan. Yang seluruhnya dibayar oleh pemerintah melalui APBN,” ujar Menko Perekonomian usai Rapat Terbatas (Ratas), Senin (18/5). Menurut Menko Perekonomian, yang dimaksud yaitu penerima bantuan iuran (PBI) yang ditanggung pemerintah adalah 96,6 juta orang dan ini setara dengan Rp4 triliun per bulan sehingga untuk 6 bulan itu adalah Rp24,3 triliun.  “Sementara itu ada juga yang ditanggung oleh pemerintah daerah melalui...
Ingatkan THR Merupakan Kewajiban

Ingatkan THR Merupakan Kewajiban

Ekonomi, Makro
EKSEL - Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto menegaskan jika pembayaran THR terhadap karyawan adalah kewajiban. Hal itu diungkapkannya saat melakukan pembahasan bersama Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. “Ini diingatkan kepada pihak swasta bahwa THR ini menjadi sesuatu yang berdasarkan Undang-Undang diwajibkan dan tentunya Kementerian Tenaga Kerja sudah menyiapkan hal-hal yang terkait dengan THR tersebut,” jelasnya. Namun, Pemerintah, lanjut Menko Perekonomian, sudah mempersiapkan dan memberikan stimulus-stimulus kepada dunia usaha antara lain dengan PPH Pasal 21 yang selama ini sudah diberikan kepada sektor pengolahan. ”Ini berdasarkan paket kemarin yang diluncurkan, yaitu melalui Perpu dan APBNP,” tambahnya. Dukungan untuk sektor usaha ini, sambung Menko Pe...
Sumsel Inflasi 0,04 Persen

Sumsel Inflasi 0,04 Persen

Ekonomi, Makro
EKSEL - BPS Sumsel mencatat provinsi ini inflasi 0,04 persen pada Maret 2020. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel , Endang Tri Wahyuningsih,M.M, inflasi ini lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai sebesar 0,10 persen. Menurutnya, berdasarkan pemantauan harga selama bulan Maret 2020 pada 90 kota IHK, menunjukkan bahwa 43 kota IHK mengalami inflasi. Sedangkan 47 kota mengalami deflasi. "Inflasi Sumsel yang melalui pemantauan di dua kota Palembang dan lubuk Linggau. Inflasi di kota Palembang Pada Maret sebesar 0,04 persen. Sementara Kota Lubuk Linggau bulan Maret 2020 inflasi sebesar 0,07 persen," katanya.