Friday, March 29Referensi Bisnis Sumatera Selatan
Shadow

Keuangan

DJP Akan Tertibkan Konsultan Pajak Tidak Resmi

DJP Akan Tertibkan Konsultan Pajak Tidak Resmi

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Kanwil  DJP  Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung melakukan temu silaturahmi dan diskusi Amnesti Pajak bersama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Palembang. Acara dihadiri oleh 36 anggota IKPI termasuk diantaranya Ketua Pengurus Daerah IKPI Sumbagsel, Rudy Gani, dan Ketua IKPI Cabang Palembang, Andreas Budiman Halim. Konsultan Pajak sebagai mitra DJP, memiliki peran yang cukup signifikan dalam mensukseskan amnesti pajak. Bahkan menurut Wakil Ketua Tim Pensuksesan Amnesti Pajak Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel, Saefudin, di beberapa negara lain jasa Konsultan Pajak sangatlah penting. Konsultan Pajak menjadi perpanjangan tangan dari otoritas pajak. Di sana, Wajib Pajak dapat melaporkan kewajiban pajaknya di kantor Konsultan Pajak, sehingga tidak perlu datang la...
Ingin Transaksi Bisnis Ekspor Impor Makin Mudah, Coba Pakai Produk BCA Ini

Ingin Transaksi Bisnis Ekspor Impor Makin Mudah, Coba Pakai Produk BCA Ini

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Dengan diresmikannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku sejak awal tahun 2016, semakin meningkatkan pergerakan perdagangan barang dan jasa antar negara anggota ASEAN. Dikutip dari laman resmi Bank BCA, hal ini dikarenakan hambatan - hambatan perdagangan berkurang atau dihilangkan, sehingga akan mempermudah lalu lintas barang dan jasa di dalam asosiasi kawasan regional Asia Tenggara yang beranggotakan 10 negara ini. Ke depannya kerja sama ini akan diperluas ke Korea, China, dan Jepang. MEA akan mendorong industri manufaktur di Indonesia dan negara lain untuk berkembang, seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Indonesia dapat memperoleh keuntungan dengan mengekspor barang yang diproduksinya sendiri dan mengimpor barang yang tidak dapat diproduksi sendiri dengan harga yang...
Sistem Keuangan Stabil, Namun Pertumbuhan Kredit Masih Terbatas

Sistem Keuangan Stabil, Namun Pertumbuhan Kredit Masih Terbatas

Ekonomi, Keuangan
EKSEL – Bank Indonesia menyatakan Sistem keuangan tetap stabil dengan ketahanan sistem perbankan yang terjaga. Pada akhir Triwulan III 2016, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) tercatat sebesar 22,3%, dan rasio likuiditas (AL/DPK) berada pada level 20,2%. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) tercatat sebesar 3,1% (gross) atau 1,4% (net). “Transmisi pelonggaran kebijakan moneter melalui jalur suku bunga sampai dengan September terus berlangsung, tercermin dari berlanjutnya penurunan suku bunga deposito sebesar 108 bps (ytd) dan suku bunga kredit sebesar 60 bps (ytd),” kata Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Arbonas Hutabarat. Namun demikian, transmisi melalui jalur kredit belum optimal, terlihat dari pertumbuhan kredit yang masih te...
Jangan Sensitif Dengan Isu Penarikan Uang

Jangan Sensitif Dengan Isu Penarikan Uang

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menegaskan, bahwa kondisi ekonomi di Indonesia stabil dan kuat. Ini terlihat mulai dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5 persen saat negara-negara lain di bawah 5 persen. Atas dasar kondisi tersebut Menko Perekonomian Darmin Nasution meminta masyarakat agar jangan terlalu sensitif terhadap isu penarikan uang atau rush dari perbankan nasional. “Begini, jangan terlalu sensitif terhadap isu-isu semacam ini, ya. Tidak ada alasan untuk terjadi rush,” kata Darmin kepada wartawan usai menghadiri acara Peluncuran Strategi Nasional Keuangan Inklusif, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/11) pagi. Menko Perekonomian menilai, normal saja kalau ada yang menghembus isu rush dalam situasi begini. Namun ia menegaskan, ekonomi Indonesia berjal...
OJK Segera Keluarkan Regulasi Terkait Financial Technology

OJK Segera Keluarkan Regulasi Terkait Financial Technology

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Kemajuan teknologi di era globalisasi ikut memacu perkembangan dalam industri keuangan. Salah satunya bisa dijadikan alternatif dalam pembiayaan. Namun, meski memberi kemudahan dalam transaksi. Financial Technology (Fintech) juga harus didukung peningkatan literasi terkait keamanan transaksi. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kusumaningtuti S Soetiono mengatakan, pengguna internet kini sudah banyak. Oleh karena itu, industri keuangan penting untuk memanfaatkannya. "Jadi, Internet banking sekarang tidak cuma pelengkap tapi itu value added dan kompetitif advantage untuk penggunaannya, pelanggan juga membutuhkan konfigurasi untuk memudahkan fleksibilitasnya untuk memakai layanan tersebut di mana saja dan melalui perangka...
Neraca Pedagangan Indonesia Oktober 2016 Surplus 1,21 Miliar Dolar AS

Neraca Pedagangan Indonesia Oktober 2016 Surplus 1,21 Miliar Dolar AS

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus pada Oktober 2016. Tercatat, surplus neraca perdagangan pada Oktober 2016 mencapai 1,21 miliar dolar AS. Surplus neraca perdagangan tersebut terutama didukung oleh surplus neraca perdagangan nonmigas. Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Arbonas Hutabarat menyatakan, surplus pada Oktober 2016 tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan surplus pada September 2016 yang sebesar 1,27 miliar dolar AS. “Surplus yang lebih rendah tersebut dipengaruhi oleh menurunnya surplus neraca perdagangan nonmigas, meskipun pada saat yang sama defisit neraca perdagangan migas juga menurun,” jelasnya dalam keterangan resmi pada Selasa (15/11). Ia menambahkan, neraca perdagangan nonmigas pada Oktober 2016 mencatat surplus sebesar...
Tindak Pidana Perbankan 55 Persen Kasus Kredit

Tindak Pidana Perbankan 55 Persen Kasus Kredit

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Sebagai upaya pencegahan dan penanganan dugaan tindak pidana perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar acara sosialisasi ”Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan dan Forum Anti Fraud” serta meluncurkan Buku “Pahami dan Hindari” (Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan) di Jakarta, Senin. Anggota Dewan Komisioner OJK, Nelson Tampubolon selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan dalam sambutannya mengatakan kegiatan dan peluncuran buku ini dilakukan untuk memperbanyak sosialisasi dan edukasi serta menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai tindak pidana perbankan dan menumbuhkan kesadaran dalam memanfaatkan produk dan jasa keuangan, khususnya Perbankan. Sosialisasi dan peluncuran buku “Pahami dan Hindari” ini dilakukan selain untuk melindungi konsumen perba...
BI : Tak Ada Simbol Terlarang Dalam Uang Rupiah

BI : Tak Ada Simbol Terlarang Dalam Uang Rupiah

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Sehubungan dengan maraknya informasi di media sosial yang mengaitkan beberapa tanda di uang Rupiah dengan simbol-simbol terlarang, dengan ini Bank Indonesia menegaskan bahwa informasi atau penafsiran tersebut tidak benar. Seperti diketahui, beredar isu ada logo palu dan arit dalam salah satu mata uang yang dikeluarkan Bank Indonesia tersebut. Dalam melaksanakan tugas pokok di bidang pengedaran uang, Bank Indonesia senantiasa berupaya agar uang Rupiah yang dikeluarkan dan diedarkan memiliki ciri pengaman yang cukup mudah dikenali masyarakat sekaligus melindungi uang dari unsur pemalsuan. Unsur pengaman ini secara terus menerus telah disosialisasikan oleh Bank Indonesia, termasuk di seluruh wilayah NKRI, dan juga dapat dilihat di website Bank Indonesia. Salah satu unsur pengaman ...
2017, TPP PNS Pemprov Dihapuskan

2017, TPP PNS Pemprov Dihapuskan

Ekonomi, Keuangan
EKSEL – Selama ini, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Sumsel sudah sering dimanjakan Tunjangan Tambahan Pegawai (TTP). Namun, sepertinya mimpi indah itu akan terhapuskan. Sebab, setelah 10 bulan tak kunjung dibayarkan, malah tahun depan TPP dihapus. Berdasarkan keterangan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel, Laonma PL Tobing, TPP tahun ini hanya Rp500 ribu-Rp1 juta, Angkanya menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Nah, dalam RAPBD 2017 tidak ada tercantum pembayaran TPP. “Tidak ada mata anggaran-nya, karena itu bisa dibilang tidak ada TPP 2017," kata Tobing kepada wartawan. Alasannya, dana yang diperlukan untuk membayar TPP sangat besar. Yakni mencapai Rp25 miliar per bulan. Selain itu, tahun depan pemprov akan mendapatkan pelimpahan pegawai h...
Pemprov Bidik Pajak Daerah Rp 2,83 Triliun

Pemprov Bidik Pajak Daerah Rp 2,83 Triliun

Ekonomi, Keuangan
EKSEL – Pemerintah Provinsi Sumsel ternyata tak mematok target tinggi untuk pajak daerah pada 2017 mendatang. Berdasarkan paparan Gubernur Alex Noerdin dalam notakeuangan APBD Provinsi Sumsel, tahun depan pajak daerah diproyeksi turun. ‘Menurun 2,72 persen,” kata Alex.  Pajak daerah, ujarnya memang menjadi primadona pendapatan asli daerah. Untuk 2017 ini, direncanakan pendapatan seebsar 2,83 triliun dari total pendapatan daerah. “Jika dibandingkan pada tahun anggaran 2016 lalu sebesar Rp 2,91 triliun,” pungkas Alex. (med)