Saturday, April 20Referensi Bisnis Sumatera Selatan
Shadow

Keuangan

Tidak Jujur, Malah Denda 200 Persen

Tidak Jujur, Malah Denda 200 Persen

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Sebagai lanjutan dari rangkaian estafet sosialisasi Amneati Pajak, Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung bekerja sama dengan Paguyuban Masyarakat Anxi Sumatera Selatan dan Yayasan Vihara Gunung Dewata mengadakan penyuluhan Amnesti Pajak kepada 250 orang tamu undangan. Acara yang dilangsungkan di Yap Ballroom, Klenteng Marga Yap Hong San Giammenghadirkan Ketua Paguyuban Masyarakat Anxi Sumatera Selatan, Sukarta dan Ketua Yayasan Vihara Gunung Dewata, Sukardi. “Rangkaian sosialisasi terus dilakukan, agar masyarakat faham tentang manfaat Amnesti Pajak”, tutur Lamban selaku Kabid P2Humas Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel. Amnesti Pajak sebagai program nasional merupakan upaya pemerintah dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalih...
DJP Gencar Ajak WP Hapus Dosa Perpajakan

DJP Gencar Ajak WP Hapus Dosa Perpajakan

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Direktorat Jenderal Pajak melalui Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel terus memberikan pemahaman mengenai Amnseti Pajak lewat sosialisasi kepada Majelis Ta’lim di Kota Palembang. Majelis Ta’lim sebagai salah satu lembaga pendidikan diniyah non formal yang merupakan tempat pengajaran atau pendidikan agama islam dan berfungsi sebagai lembaga dakwah dan pendidikan non formal dipandang sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Amnesti Pajak. Seperti sosialisasi yang dilakukan kepada Majelis Dzikir Tamasya Rohani bimbingan Ust. Hidayatullah di Masjid Taqwa Palembang pada hari sabtu 26 November 2016 lalu. Majelis yang rutin diadakan setiap hari sabtu ini dihadiri oleh 2000an jama’ah yang didominasi oleh kaum hawa. Acara yang dimulai d...
Tebusan Amnesti Pajak Sudah Terkumpul 98,6 T

Tebusan Amnesti Pajak Sudah Terkumpul 98,6 T

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengimbau para pemimpin perusahaan (CEO) segera mengikuti program Amnesti Pajak. Sebab, Secara jumlah, terangnya, uang tebusan yang sudah terkumpul dari Amnesti Pajak mencapai Rp98,6 triliun. Namun, dilihat dari jumlah pesertanya yang mencapai 440 ribu, Menkeu menilai jumlah tersebut terhitung sedikit jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang berpotensi menjadi peserta. “Saya tidak mengatakan bahwa seluruh tax payer tidak comply, tapi saya yakin kalau dilihat dari profiling-nya sebenarnya cukup banyak potensinya untuk ikut Tax Amnesty,” ujarnya. Ia menambahkan, dari jumlah wajib pajak (WP) perusahaan terbuka (go public) yang tercatat mencapai 537, baru 171 diantaranya yang mengikuti Amnesti Pajak. Sementara untuk WP BUMN (no...
Menkeu : Pembangunan 2017 Didorong Kinerja Pemda

Menkeu : Pembangunan 2017 Didorong Kinerja Pemda

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 disusun secara lebih realistis dan kredibel, agar mampu mendukung kegiatan ekonomi yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pemerintah diarahkan agar tetap berpihak pada momentum pertumbuhan, investasi sumber daya manusia dan infrastruktur, dalam rangka meningkatkan produktivitas. Dari sisi pendapatan negara, pemerintah telah menetapkan target sektor perpajakan secara lebih berhati-hati. “Karena tahun-tahun sebelumnya terjadi situasi dimana target penerimaan jauh lebih tinggi dan realisasi jauh lebih rendah, yang menimbulkan berbagai macam excess, terutama pada kuartal terakhir di setiap tahun fiskal yang me...
Sosialisasikan Tax Amnesty hingga Tempat Ibadah

Sosialisasikan Tax Amnesty hingga Tempat Ibadah

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel beserta jajarannya sebagai otoritas pajak di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Tarif Uang Tebusan Amnesti Pajak Periode II yang masih rendah. Memasuki periode kedua amnesti, Oktober – Desember 2016 ini. Bagi wajib pajak yang melaporkan harta di dalam negeri atau yang ingin merepatriasi harta yang ada di luar negeri, hanya dikenai tarif 3 persen. Untuk wajib pajak yang mendeklarasikan harta di luar negeri, dikenai tarif 6 persen. Bahkan, bagi wajib pajak Pelaku UMKM dengan omset sampai dengan Rp 4,8 miliar, tarif tebusannya lebih rendah lagi, yakni 0,5 persen untuk yang melaporkan harta kurang dari Rp 10 miliar atau 2 persen untuk yang melaporkan harta lebih dari Rp 10 mil...
Masih Ada Waktu, Menkeu Minta Notaris dan Pengacara ikut Amnesti

Masih Ada Waktu, Menkeu Minta Notaris dan Pengacara ikut Amnesti

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak para notaris, pengacara, dan PPAT untuk segera mengikuti program Amnesti Pajak. Jika mengikuti program ini pada periode II, yakni pada Oktober-Desember 2016, lanjutnya, tarif tebusan masih tergolong cukup rendah. "Kami mengharapkan Anda semua ikut Tax Amnesty, kalau tidak ikut periode ini, kita masih punya Januari sampai Maret (2017)," katanya. Ia menggambarkan, penerimaan pajak sebesar Rp1 triliun per tahunnya akan dapat mendukung pembangunan dan perekonomian di berbagai bidang. “Dengan Rp1 triliun kami bisa membangun 155 kilo meter jalan. Dengan penerimaan pajak Rp1 triliun, bisa membangun 3.541 meter jembatan, itu juga sama dengan 155 kilo meter jalan. Selain itu, kita juga bisa membayar gaji 9.400 guru senior," katanya. Menke...
Realiasi Penyerapan SKPD Sumsel Rendah, Hati-hati Anggaran Bisa Dipotong

Realiasi Penyerapan SKPD Sumsel Rendah, Hati-hati Anggaran Bisa Dipotong

Ekonomi, Keuangan
EKSEL – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Sumsel tampakya harus kerja keras lagi jelang penutupan akhir tahun ini. Sebab, berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Sumbagsel, masih ada saja beberapa SKPD yang penyerapan anggarannya dibawah 60 persen (lihat data). Meski begitu, Kepala Ditjen Perbendaharaan Kanwil Sumbagsel, Sudarso optimis SKPD dilingkungan Pemprov Sumsel bisa mencapai kinerja rata-rata 90 persen keatas. Namun, yang disayangkan capaian tersebut selalu dilakukan pada akhir tahun. "Idealnya, output itu semakin cepat semakin baik," ungkapnya, Memang, Sudarso belum bisa pastikan apakah ada punishment bagi yang masih rendah itu. Namun, dampaknya bisa saja kepada tahun depan,  "Bisa saja terjadi pemotongan anggaran," tukasnya. (med) ...
Pertamina Ingin Dukung Perkembangan Pasar Modal & Perbankan Syariah

Pertamina Ingin Dukung Perkembangan Pasar Modal & Perbankan Syariah

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Direktorat Keuangan Per­ta­mina bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan Sharing Session Perkembangan terkini Investasi Pasar Modal, Pasar Modal Syariah dan Perbankan Syariah di Ruang Pertamax Lt. 21 Kantor Pusat Pertamina, yang diikuti oleh para pekerja di lingkungan Direktorat Keuangan baik di kantor Pusat maupun anak Perusahaan. Ikut hadir selaku narasumber Direktur Pengelolaan Investasi OJK Sujanto, Direktur Pasar Modal Syariah OJK Fadilah Kartikasasi, dan Deputi Direktur Pengem­bangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah OJK Setiawan Budi Utomo. VP Treasury pertamina Narendra wijayanto meyampaikan acara ini bertujuan untuk memberikan wawasan bagi pekerja pertamina mengenai pasar modal konvensional maupun syariah, dan  perbangkan syriah sebagai trans...
APBN 2017 Pakai Prinsip Ekspansif dan Menjaga Kehati-hatian

APBN 2017 Pakai Prinsip Ekspansif dan Menjaga Kehati-hatian

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 menerapkan prinsip kebijakan fiskal yang ekspansif, tetapi tetap menjaga kehati-hatian. Untuk merealisasikan hal tersebut, salah satu hal yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah efisiensi belanja barang. “Kebijakan fiskal kita adalah ekspansif namun tetap dalam prinsip kehati-hatian. Itu hanya bisa dilakukan tanpa membuat fiskal menjadi tidak prudent adalah melalui efisiensi belanja barang,” terang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu. Dengan efisiensi belanja barang, pemerintah berharap tetap dapat mencapai tujuan APBN dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas pemerintah, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perbaikan kesejahteraan masyarakat, serta mitigasi bencana. “Jadi kita tetap menca...
Bikin Tax Center di Unsri, DJP Sumsel Ingin Genjot Penerimaan Pajak

Bikin Tax Center di Unsri, DJP Sumsel Ingin Genjot Penerimaan Pajak

Ekonomi, Keuangan
EKSEL – Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumsel dan Babel komitmen tingkatkan penerimaan pajak. Berbagai cara dilakukan, salah satunya dengan membuat Tax Center di beberapa kampus yang ada di Palembang. Yang teranyar, Tax Center diresmikan di Kampus PAP D3, Universitas Sriwijaya (Unsri), Palembang, Senin (21/11). Kepala Kanwil DJP Sumsel dan Babel, M Ismiransyah M Zain mengatakan, pihaknya sengaja menggandeng setiap kampus. Sebab, tempat itu merupakan wadah penting untuk bida perpajakan.  “Disinilah nanti lahir calon pengusaha, pimpinan daerah, dan lainnya,” kata pria yang akrab disapa Rendy itu ketika dibincangi usai memberikan paparan di sela-sela peresmian Tax Center Unsri. Kata Rendy, kerja sama memang sengaja dilakukan sejak dini. Sebab, untuk menggenjot penerimaan pajak ya...