Monday, May 20Referensi Bisnis Sumatera Selatan

Keuangan

Santunan Rp 36 Juta, Jokowi Sampaikan Ucapan Duka Cita Untuk Petugas KPPS Yang Wafat

Santunan Rp 36 Juta, Jokowi Sampaikan Ucapan Duka Cita Untuk Petugas KPPS Yang Wafat

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Di sela-sela sambutannya pada acara Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2019, di Shangri-La, Kota BNI, Jakarta Pusat, Kamis (9/5) pagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan rasa syukurnya atas penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pada 17 April lalu, yang telah berjalan dengan lancar. “Terima kasih kepada seluruh kepala daerah atas dukungannya,” kata Presiden Jokowi dalam acara yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, para Menteri Kabinet Kerja, dan para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh daerah di tanah air itu. Atas nama bangsa dan negara dan seluruh rakyat Indonesia, Presiden Jokowi juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya/wafatnya para petugas pemilu KPPS (Kelompok Peny
Anggaran Penyelenggaraan Pemilu 2019 Capai Rp25,59 Triliun

Anggaran Penyelenggaraan Pemilu 2019 Capai Rp25,59 Triliun

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Untuk pertama kalinya dalam sejarah demokrasi di tanah air, pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) akan dilaksanakan serentak dengan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg), yaitu pada 17 April 2019 ini. Untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu serentak ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran sebesar Rp25,59 triliun atau naik 61% dibanding anggaran untuk Pemilu 2014 sebesar Rp15,62 triliun. “Berdasarkan data, alokasi anggaran untuk persiapan awal di tahun 2017 sekitar Rp465,71 miliar. Kemudian pada 2018 (alokasi) mencapai Rp9,33 triliun. Selanjutnya di 2019 ini, kita sudah menganggarkan sampai Rp15,79 triliun. Jadi totalnya dalam 3 tahun itu kita menyiapkan anggaran sebanyak Rp25,59 triliun,” kata Direktur Jenderal Anggaran (Dirjen
Kondisi Ekonomi Kondusif, Sri Mulyani Minta Pelaku Usaha Tidak Khawatirkan Naiknya Suhu Politik

Kondisi Ekonomi Kondusif, Sri Mulyani Minta Pelaku Usaha Tidak Khawatirkan Naiknya Suhu Politik

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia kondusif di tahun politik 2019. Karena itu, ia meminta para pelaku usaha untuk tidak khawatir terhadap naiknya suhu politik. “Pemerintah telah, sedang, dan akan terus mengupayakan kebijakan-kebijakan yang mendukung lingkungan bisnis yang kondusif sehingga tahun politik seharusnya tidak menjadi hambatan para pelaku untuk terus berbisnis dan berinvestasi di Indonesia,” kata Menkeu. Sri Mulyani menegaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan stakeholders terkait akan terus melanjutkan kebijakan fiskal yang mendukung iklim investasi, peningkatan daya saing dalam negeri melalui penguatan ekspor. Tahun ini, lanjut Menkeu, pemerintah akan terus meningkatkan total spending dengan me
Biaya BPIH Embarkas Palembang Rp68.566.804

Biaya BPIH Embarkas Palembang Rp68.566.804

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 14 Maret 2019 telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1440H/2019M. Keppres ini mengatur BPIH untuk jemaah haji reguler dan BPIH untuk Tim Petugas Haji Daerah (TPHD). Berikut ini daftar besaran BPIH 1440H/2019M jemaah haji reguler per embarkasi:  1. Embarkasi Aceh Rp30.881.010; 2. Embarkasi Medan Rp31.730.375; 3. Embarkasi Batam Rp32.306.450; 4. Embarkasi Padang Rp32.918.065; 5. Embarkasi Palembang Rp33.429.575; 6. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) Rp34.987.280. 7. Embarkasi Jakarta (Bekasi) Rp34.987.280; 8. Embarkasi Solo Rp36.429.275; 9. Embarkasi Surabaya Rp36.586.945; 10. Embarkasi Banjarmasin Rp37.885.084; 11. E...
Kontribusi Pajak Pengusaha Perlu Ditingkatkan

Kontribusi Pajak Pengusaha Perlu Ditingkatkan

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyambut baik diadakannya Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan oleh Gubernur dan Forkopimda Sumsel. Acara ini sangat berarti bagi masyarakat karena masyarakat menuntut keteladanan para pemimpin, baik pemimpin daerah sipil atau militer, pemimpin perusahaan, maupun pemimpin masyarakat. Hal tersebut diucapkan Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru di aula Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sumsel dan Kep. Babel pada hari Selasa (12/03). Acara tersebut dihadiri juga oleh Wakil Gubernur, Kapolda, Kasdam Sriwijaya, Ketua DPRD, Ketua Kejaksaan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Kepala BPK, pejabat eselon dua instansi vertikal, pimpinan beberapa perguruan tinggi, pimpinan media, tokoh masyarakat, dan beberapa wajib pajak. Herman Deru berharap ...
Pemprov Kucurkan Anggaran Rp 15 Miliar untuk Kepemudaan

Pemprov Kucurkan Anggaran Rp 15 Miliar untuk Kepemudaan

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru memberikan perhatian besar  dalam pembinaan kepemudaan di provinsi ini. Bahkan tidak tanggung tanggung anggaran yang diperutukan bagi kegiatan kepemudaan di Sumsel mencapai angka Rp 15 Miliar. Hal tersebut diungkapnya disela-sela menerima Ketua Karang Taruna Sumsel H. Robby Kurniawan bertempat di ruang kerja audensi Gubernur, Rabu (27/2/2019) “ Kita melihat ada potensi besar dikalangan pemuda yang harus kita perhatikan. Karena itu kita sudah anggarkan untuk kepemudaan di Sumsel sebesar 15 Milyar, artinya untuk satu desa di Sumsel mendapatkan kucuran 5 juta khusus untuk pembinaan kepemudaan” ujar Herman Deru Lanjutnya, HD menilai karang taruna merupakan Organisasi kepemudaan sangat memiliki peran penting juga berada pada
Sasar 15,6 Juta PKM, Anggaran PKH 2019 Naik Jadi Rp34,4 Triliun

Sasar 15,6 Juta PKM, Anggaran PKH 2019 Naik Jadi Rp34,4 Triliun

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Pemerintah meningkatkan alokasi anggaran Program Keluarga Harapan (PKH), dari semula Rp19,2 trilliun pada tahun 2018, menjadi Rp34,4 trilliun pada 2019. “Peningkatan ini seiring dengan perubahan skema bantuan yang semula flat menjadi non-flat/bervariasi,” kata Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita saat menyampaikan laporan dalam acara Penyaluran Bantuan Sosial PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), di Gedung Laga Tangkas, Cibonong, Kabuaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (22/2) sore. Lebih lanjut, Mensos juga menyampaikan bahwa indeks bantuan sosial PKH Tahun 2019 disesuaikan dengan beban kebutuhan keluarga pada aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Adapun jadwal penyaluran bantuan sosial (bansos) PKH Tahun 2019, menurut Mensos, beruba
Disebut Anggaran Negara Bocor 25%, Jokowi: Laporkan Saja ke KPK, Duit Gede Banget Itu

Disebut Anggaran Negara Bocor 25%, Jokowi: Laporkan Saja ke KPK, Duit Gede Banget Itu

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menantang pihak-pihak yang menyebut mengenai adanya kebocoran anggaran negara sebesar 25 persen untuk melaporkan saja masalah tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Ya kalau memang bocornya sampai 25% laporin aja ke KPK, duit gede banget itu,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menghadiri Perayaan Imlek Nasional, di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis (7/2) siang. Presiden mengingatkan, dulu pada 2014 katanya kebocoran anggaran mencapai Rp7.200 triliun. Sementara sekarang kalau itu bocornya 25 persen berarti Rp500 triliun. “Gede banget Rp500 triliun. Laporin ke KPK dengan bawa bukti dan bawa fakta-fakta, jangan asal,” tegas Presiden Jokowi
“Income” Perkapita di Desa Naik 2 Kali, Dana Desa Harus Ditambah Lagi

“Income” Perkapita di Desa Naik 2 Kali, Dana Desa Harus Ditambah Lagi

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Mengutip laporan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendesa PDTT), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, bahwa income perkapita di desa dalam 4 (empat) tahun terakhir ini atau sejak digulirkannya Dana Desa meningkat hampir 2 (dua) kali lipat. “Ini sebuah loncatan yang sangat besar sekali. Bank Dunia mengakui keberhasilan Dana Desa ini yang kita telah melaksanakan selama 4 tahun ini,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutan pada Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 di Provinsi Jawa Timur, di DBL Arena, Surabaya, Sabtu (2/2) siang. Kenaikan income perkapita di desa itu, diyakini Presiden,  gara-gara Dana Desa. Ia menyeutkan, infrastruktur-infrastruktur di desa juga kelihatan meloncatnya karena Dana Desa ini. Menurut
DJP Sumsel Babel Gencarkan Sinergi dengan Pemda

DJP Sumsel Babel Gencarkan Sinergi dengan Pemda

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah mutlak diperlukan dalam meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu bentuk sinergi tersebut adalah melalui program konfirmasi status wajib pajak (KSWP). Kakanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel Imam Arifin menegaskan hal tersebut dalam penandatanganan kesepakatan bersama pelaksanaan program KSWP yang dilaksanakan di Aula KPP Prabumulih, Selasa(29/01). Imam menjelaskan melalui KSWP, pemerintah pusat dalam hal ini Ditjen Pajak dapat bertukar data dengan pemerintah Kota Prabumulih. Setiap orang yang ingin mendapatkan ijin dari Pemerintah Kota, wajib mempunyai NPWP dan patuh lapor pajaknya. Data pemohon ijin tersebut dapat digunakan Ditjen Pajak untuk memantau aktivitas pengusaha di daerah. Bagi pemerintah kota, data tersebut jug...