Monday, May 25Referensi Bisnis Sumatera Selatan
Shadow

Keuangan

OJK Siapkan 5 POJK Demi Menjaga Stabilitas Keuangan Di Masa Covid-19

OJK Siapkan 5 POJK Demi Menjaga Stabilitas Keuangan Di Masa Covid-19

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan lima Peraturan OJK (POJK) sebagai tindak lanjut kewenangan OJK dalam pelaksanaan Perppu No 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. POJK ini untuk mendukung upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong tetap bergeraknya roda perekonomian nasional. Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 21 April 2020 telah menetapkan lima POJK yaitu: POJK Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank POJK ini merupakan ketentuan lanjutan bagi Industri Keu...
Relaksasi Selisih Bunga Diharapkan Cegah Kredit Macet

Relaksasi Selisih Bunga Diharapkan Cegah Kredit Macet

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa terkait dengan stimulus yang baru diumumkan yakni perluasan sektor itu bagian daripada yang Rp70 triliun jaring pengaman sektor ekonomi. “Tentu kita mencegah agar kreditnya tidak menjadi macet, oleh karena itu relaksasi yang diberikan adalah adanya subsidi bunga maupun pokok. Nah tentu sesudah ada akan ada restrukturisasi,” ujar Menko Perekonomian Tentu, menurut Menko Perekonomian,  nanti akan ada yang sedang dibahas pemulihan ekonomi nasional paket sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional. “Kemudian terkait dengan sektor-sektor usaha, diharapkan dengan pemberian Pasal 21 yang diperluas selama 6 bulan itu mempunya
OJK : Keringanan Cicilan Wajib Diajukan Terlebih Dahulu

OJK : Keringanan Cicilan Wajib Diajukan Terlebih Dahulu

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Juru Bicara Otoritas Jasa Keuangan  (OJK) Sekar Putih Djarot menegaskan jika OJK masih mendengar keluhan yang disampaikan melalui email atau telepon call  center OJK berkaitan masih maraknya debt collector yang menemui masyarakat,  khususnya yang terkait dengan pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan/multifinance (leasing).  Terhadap hal tersebut OJK meminta kerjasama nasabah/debitur dan bank/perusahaan pembiayaan sebagai berikut : 1. Keringanan cicilan pembayaran kredit/leasing tidak otomatis, debitur/nasabah  wajib mengajukan permohonan kepada bank/leasing. 2. Bank/Leasing wajib melakukan asesmen dalam rangka memberikan  keringanan kepada nasabah/debitur. 3. Keringanan cicilan pembayaran kredit/pembiayaan dapat diberikan dalam  jangka waktu maksimu
Tegaskan Pelunasan Haji Lewat Online

Tegaskan Pelunasan Haji Lewat Online

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1441H/2020M tahap pertama terus berlangsung hingga 30 April 2020 dan hingga Jumat (3/4) pukul 16.00 WIB lebih 114 ribu jemaah reguler yang sudah melunasi biaya haji. “Sore ini, tercatat 114.377 jemaah yang sudah melunasi Bipih 1441H. Sebanyak 102.125 jemaah melunasi secara teller, sisanya atau 12.252 jemaah memanfaatkan fasilitas non teller,” terang Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis di Jakarta, Jumat (3/4). Menurutnya, lima provinsi dengan jumlah jemaah terbanyak yang melunasi Bipih adalah Jawa Barat (24.977 jemaah), Jawa Timur (19.074), Jawa Tengah (16.469), Banten (6.306), dan DKI Jakarta (4.429). Pelunasan Bipih tahap pertama dibuka sejak 17 Maret 2020. Awalnya, ada dua mekanisme pelunasan, yait
Hadapi Kondisi Perekonomian, Ini Stimulus yang Diberikan OJK

Hadapi Kondisi Perekonomian, Ini Stimulus yang Diberikan OJK

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Menghadapi kondisi perekonomian yang terdampak penyebaran virus Corona, OJK telah dan akan mengeluarkan berbagai kebijakan di sektor perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank. Di sektor IKNB, OJK menyiapkan relaksasi ketentuan antara lain: 1. Perpanjangan batas waktu penyampaian laporan berkala IKNB kepada OJK; 2. Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) pihak utama IKNB dapat dilaksanakan melalui videoconference; 3. Penetapan kualitas aset pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan, yaitu: Penilaian kualitas pembiayaan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk pembiayaan s.d Rp10 miliar;IKNB yang menyalurkan pembiayaan dapat melakukan restrukturisasi terhadap debitur/nasabah yang terkena dampak peny...
Jika Ditunda, Uang Pelunasan Haji Dikembalikan

Jika Ditunda, Uang Pelunasan Haji Dikembalikan

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Pemerintah melalui Kementerian Agama terus memantau perkembangan kebijakan Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji 1441H/2020M. Bersamaan itu, Kemenag juga menyiapkan dua skema penyelenggaraan haji. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi. Menurutnya, Indonesia mempersiapkan dua skenario, haji tahun ini tetap diselenggarakan atau dibatalkan. “Kemenag terus mengikuti dan memantau perkembangan kebijakan Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji, termasuk perkembangan pembatasan ibadah yg dilakukan Saudi di dua kota suci, Makkah dan Madinah. Kita juga menyiapkan mitigasi kalau pelaksanaan ibadah haji dibatalkan oleh Pemerintah Arab Saudi,” ujar Menag di Jakarta, Jumat (27/3). Sampai saat ini, persiapan layanan di Arab Saudi, terkait pengada
OJK Beri Stimulus untuk Leasing dan Perbankan

OJK Beri Stimulus untuk Leasing dan Perbankan

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Otoritas Jasa Keuangan segera menyiapkan kebijakan stimulus perekonomian di sektor industri keuangan non bank dengan melonggarkan ketentuan kewajiban pembayaran di perusahaan pembiayaan. “Ini kami perluas bukan hanya kredit perbankan tetapi juga ke lembaga pembiayaan atau leasing company. Tujuannya agar sektor usaha masih tetap berjalan dari dampak penyebaran Covid 19 ini,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. Rencana relaksasi kebijakan di perusahaan pembiayaan antara lain: Penundaan pembayaran untuk pembiayaan yang berkaitan dengan skema chanelling dan joint financing yang berkaitan dengan perbankan Metode executing antara perusahaan pembiayaan yang mendapat kredit dari perbankan, akan dilakukan dengan mekanisme restrukturisasi sebagaimana diatur dalam
Demi Gerakkan Sektor Riil, Perbankan Diminta Jadi Transmisi Kebijakan Stimulus

Demi Gerakkan Sektor Riil, Perbankan Diminta Jadi Transmisi Kebijakan Stimulus

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Otoritas Jasa Keuangan meminta perbankan mempercepat transmisi kebijakan-kebijakan stimulus yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, OJK dan Bank Indonesia untuk menghadapi pelemahan perekonomian dampak penyebaran virus Corona. "Bank itu berperan menjadi transmisi kebijakan-kebijakan stimulus Pemerintah, OJK dan Bank Indonesia yang telah dikeluarkan. Transmisi itu diharapkan bisa memberikan ruang gerak sektor riil untuk tetap menjalankan usahanya," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso usai menggelar pertemuan antara Direksi Bank Buku 3 dan Buku 4 dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo di Kantor OJK, Kamis. Wimboh menjelaskan berbagai kebijakan stimulus yang dikeluarkan OJK dan BI telah memberikan ruang yan...
Pemprov Sumsel Dukung Percepatan Penyaluran Dana Desa

Pemprov Sumsel Dukung Percepatan Penyaluran Dana Desa

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru mendukung upaya percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa Tahun 2020 di Provinsi Sumsel yang tepat sasaran dan sesuai aturan yang berlaku sehingga terwujud pembangunan SDM dan peningkatan kesejahteraan di desa dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. Hal tersebut diungkapkannya saat menjadi moderator dalam rapat kerja percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa Provinsi Sumsel tahun 2020 di Dining Hall Kompek Jakabaring Sport City, Jum'at (28/02/2020). Raker ini menghadirkan narasumber Menteri Dalam Negeri, H. Muhammad Tito Karnavian, Menteri Desa, PDT, Transmigrasi RI, H Abdul Halim Iskandar, dan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati. Dengan terlaksananya kegiatan ini, Herman Deru berharap akan membuka wawasan...
Pemkot Ingin Maksimalkan Pendapatan Pajak Daerah

Pemkot Ingin Maksimalkan Pendapatan Pajak Daerah

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Guna mengoptimalkan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercapai, dibutuhkan pengawasan dan koordinasi antara lini sektor. Walikota Palembang H. Harnojoyo meminta agar pendataan mengenai 11 sektor pajak tidak hanya melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) saja, melainkan juga bekerjasama dengan UPTD, kecamatan, kelurahan bahkan sampai tingkat RT. Hal ini disampaikan Walikota Palembang, H. Harnojoyo dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencapaian PAD Optimalisasi Pajak Tahun 2020 di Rumah Dinas Walikota, Senin (24/2/2020). “Saat ini kita fokus bahkan berlari dengan pajak daerah ini. Dengan kerjasama ini bisa saling mengkroscek sehingga bisa memaksimalkan penerimaan PAD ini,” ungkapnya. Ia menjelaskan, selama ini terkait pendataan sektor sektor pajak tidak meliba