Friday, August 14Referensi Bisnis Sumatera Selatan
Shadow

Keuangan

Perbankan-Pasar Modal Masih Dalam Tren Positif

Perbankan-Pasar Modal Masih Dalam Tren Positif

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumatera Bagian Selatan melaksanakan rapat kerja dengan Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Arniza Nilawati, S.E., M.M.mengenai perkembangan kondisi perekonomian di wilayah Provinsi Sumatera Selatandi kantor OJK Regional 7 Sumbagsel, Senin 10 Agustus 2020. Dalam paparannya, Kepala OJK Regional 7 Sumatera Bagian Selatan, Untung Nugroho menyampaikan bahwa sampai dengan posisi Mei 2020, kinerja perbankan Provinsi Sumatera Selatan untuk total aset perbankan adalah sebesar Rp97,36 triliun mengalami penurunan sebesar -2,64% (ytd) dengan market share Prov Sumsel secara nasional sebesar 1,11%. Meskipun berada dalam kondisi tertekan Pandemi Covid-19, dari sisi penyaluran kredit/pembiayaan dan penghimpunan...
Bantuan Modal Usaha Harus Tersalurkan Dengan Benar

Bantuan Modal Usaha Harus Tersalurkan Dengan Benar

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Marwadi Yahya saat menerima kedatangan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Sumatera Bagian Selatan, Untung Nugroho yang membahas tentang Program Pemerintah Pusat untuk membantu para pelaku pengusaha bisnis yang terdampak Covid-19 di Ruang Tamu Wakil Gubernur Sumsel, Rabu (5/8/2020). Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa Program Pusat tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mengambil kebijakan untuk memberikan bantuan dana pinjaman terhadap pelaku pengusaha dan bisnis yang terdampak Covid-19 agar usaha dan bisnis mereka bisa tetap berjalan. Terkait hal itu, MY memberikan arahan kepada Untung Nugroho untuk tetap mengawasi kebijakan tersebut agar nantinya dana pinjaman ini bisa tersalurkan kepada mereka pelaku usaha dan bisnis yang ...
Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Mulai  1 Agustus

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Mulai 1 Agustus

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Kabar baik disampaikan Gubernur Sumsel H Herman Deru. Dimana di tengah pandemi covid-19 sekaligus dalam rangka menyambut hari kemerdekaan RI, Pemprov Sumsel memberikan penghapusan denda pajak kendaraan. "Ya, kita berikan pemutihan denda pajak. Ini akan diberlakukan pada 1 Agustus 2020 mendatang," kata Herman Deru, ketika di wawancara, Kamis (23/7) petang. Menurutnya, penghapusan denda pajak tersebut diberlakukan selama beberapa bulan dan akan terus dilakukan evaluasi. "Perbulan akan kita lakukan ini untuk masyarakat yang sempat terganggu ekonominya karena covid ini. Namun tentu akan kita lakukan evaluasi," terangnya. Dikatakannya, hal itu dilakukan sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat yang perekonomiannya terpaksa menurun akibat wabah tersebut. "Ini untu...
BLT Dana Desa Sudah Tersalur Rp 10,83 T

BLT Dana Desa Sudah Tersalur Rp 10,83 T

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa kepada masyarakat yang terdampak ekonomi akibat covid 19 per tanggal 20 Juli Tahun 2020 mencapai Rp10,83 Triliun. Hal tersebut diungkap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar pada konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (21/7). Mendes PDTT mengatakan, sebanyak 81 persen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa merupakan keluarga miskin yang baru kali ini mendapatkan bantuan dari pemerintah. “Artinya kebijakan BLT Dana Desa ini sangat tepat sekali. Karena kenyataan di lapangan menujukkan bahwa mayoritas penerima BLT adalah masyarakat yang seharusnya mendapatkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) tapi tidak terdata. Tetapi akhirnya terdata di BLT,” ujar Mendes PDTT. ...
Bank Diminta Mudahkan Petani Dapar KUR

Bank Diminta Mudahkan Petani Dapar KUR

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Dalam Rapat Kordinasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Untuk Para Petani yang dilaksanakan di Ruang Rapat Gubernur Sumsel, Selasa (14/07/2020), Gubernur Sumsel HD menyampaikan ada 3 komponen penting yang tidak bisa dikesampingkan dalam masa pandemi ini yaitu Kesehatan, Ekonomi & Sosial Jika kita menjalankan komponen kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan maka komponen lain tidak bisa berjalan dengan maksimal dan permasalahan ini yang harus kita perhatikan bersama dan mencarikan solusinya. Selain itu juga ada permasalahan dilapangan yang sering kali ditemukan yaitu gagalnya pinjaman yang diajukan para petani kepada pihak Bank dikarenakan adanya catatan kredit yang menunggak Atas permasalahan tersebut HD meminta solusi OJK dan Para Kepala Kanwil Bank yang a...
OJK Minta Masyarakat Jangan Percaya Hoax Penarikan Dana Perbankan

OJK Minta Masyarakat Jangan Percaya Hoax Penarikan Dana Perbankan

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Menyikapi beredarnya informasi hoax di sosial media yang mengajak untuk melakukan penarikan dana di perbankan, OJK secara tegas menyampaikan bahwa informasi yang beredar tersebut adalah informasi hoax dan tidak benar. Berdasarkan data OJK Mei 2020, tingkat permodalan dan likuiditas perbankan masih dalam kondisi yang aman. Rasio kecukupan permodalan (CAR) perbankan sebesar 22,16% (di atas ketentuan), sementara hingga 17 Juni, rasio alat likuid/ non-core deposit dan alat likuid/DPK terpantau pada level 123,2% dan 26,2% jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%. Kepala OJK Regional 7 Sumatera Bagan Selatan, Untung Nugroho, menegaskan bahwa kegiatan menyebarkan infrmasi hoax ini menyebabkan keresahan di masyarakat, memberikan kerugian bagi para nasabah, menguntung...
OJK Dorong Bergeraknya Sektor Riil

OJK Dorong Bergeraknya Sektor Riil

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Otoritas Jasa Keuangan mendorong mulai bergeraknya kembali sektor riil dalam era adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman Covid 19. Hal ini ditunjang stabilitas sektor jasa keuangan yang terjaga dengan kinerja intermediasi yang positif dan profil risiko tetap terkendali. OJK mendukung langkah Pemerintah yang menempatkan uang negara kepada bank umum dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sejalan dengan stimulus restrukturisasi kredit dan pembiayaan di perbankan dan perusahaan pembiayaan, sampai dengan 15 Juni 2020, restrukturisasi kredit perbankan telah mencapai Rp 655,84 triliun dari 6,27 juta debitur. Untuk sektor UMKM, nilai restrukturisasi mencapai Rp 298,86 triliun yang berasal dari 5,17 juta debitur. Sedangkan untuk Non UMKM, realisasi rest...
Potong Gaji, Pegawai OJK Salurkan Bantuan Sosial

Potong Gaji, Pegawai OJK Salurkan Bantuan Sosial

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Pegawai Otoritas Jasa Keuangan di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Ikatan Pegawai OJK (IPOJK) menyelenggarakan "Program OJK Peduli Covid-19" dengan kesediaan dan kesepakatan menyalurkan bantuan sosial melalui pemotongan gaji bulanan selama sembilan bulan dimulai April hingga Desember 2020 dan Tunjangan Hari Raya (THR). Program pemotongan gaji ini diikuti seluruh Anggota Dewan Komisioner dan Pejabat OJK, sementara potongan bersifat opsional untuk pegawai yang level jabatannya non eselon (jabatan staf kebawah). Dana yang terkumpul dari pemotongan gaji dan THR disalurkan antara lain melalui Palang Merah Indonesia dan Gugus Tugas Nasional BNPB yang diharapkan dapat meringankan beban berbagai golongan masyarakat termasuk paramedis yang terdampak pandemi Covid -19. Un...
OJK Siapkan 5 POJK Demi Menjaga Stabilitas Keuangan Di Masa Covid-19

OJK Siapkan 5 POJK Demi Menjaga Stabilitas Keuangan Di Masa Covid-19

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan lima Peraturan OJK (POJK) sebagai tindak lanjut kewenangan OJK dalam pelaksanaan Perppu No 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. POJK ini untuk mendukung upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong tetap bergeraknya roda perekonomian nasional. Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 21 April 2020 telah menetapkan lima POJK yaitu: POJK Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank POJK ini merupakan ketentuan lanjutan bagi Industri Keu...
Relaksasi Selisih Bunga Diharapkan Cegah Kredit Macet

Relaksasi Selisih Bunga Diharapkan Cegah Kredit Macet

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa terkait dengan stimulus yang baru diumumkan yakni perluasan sektor itu bagian daripada yang Rp70 triliun jaring pengaman sektor ekonomi. “Tentu kita mencegah agar kreditnya tidak menjadi macet, oleh karena itu relaksasi yang diberikan adalah adanya subsidi bunga maupun pokok. Nah tentu sesudah ada akan ada restrukturisasi,” ujar Menko Perekonomian Tentu, menurut Menko Perekonomian,  nanti akan ada yang sedang dibahas pemulihan ekonomi nasional paket sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional. “Kemudian terkait dengan sektor-sektor usaha, diharapkan dengan pemberian Pasal 21 yang diperluas selama 6 bulan itu mempunya...