Tuesday, November 19Referensi Bisnis Sumatera Selatan

Keuangan

Dana Transfer  Daerah di Sumsel Capai Rp30,28 Triliun

Dana Transfer Daerah di Sumsel Capai Rp30,28 Triliun

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 dan buku alokasi dana transfer ke wilayah Provinsi Sumsel untuk Kabupaten/kota di Sumsel bertempat di Hotel Wyndam Jakabaring, Senin  (18/11). Dalam acara tersebut juga dirangkaikan dengann Rapat Koordinasi (Rakor)Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).  Dalam kata sambutannya, Gubernur Provinsi Sumsel H. Herman Deru kembali merangkum pesan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Komunikasi Pimpinan Daerah di  Sentul International Convention Center (SICC) pada Hari Rabu, 13 November 2019 lalu. Antara lain, mengantisipasi semua tantangan  baik inte
Kenaikan DIPA dan TKDD TA 2020 Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat Luas

Kenaikan DIPA dan TKDD TA 2020 Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat Luas

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020 dan Dana Alokasi Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) tahun 2020 diserahkan langsung Presiden RI, Joko Widodo didampingi Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019) siang. Usai penyerahan DIPA dan TKDD, Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengungkapkan bahwa DIPA tahun anggaran 2020 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 6 Trilyun. Namun, seberapa besar persentase kenaikan dirinya belum bisa merinci. “Saya belum mengetahui persentase pastinya. Sebesar apapun DIPA 2020, yang terpenting adalah bagaimana dana yang dikucurkan pemerintah pusat ke daerah tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas
Jokowi Minta K/L Penerima DIPA Segera Lakukan Lelang

Jokowi Minta K/L Penerima DIPA Segera Lakukan Lelang

Ekonomi, Keuangan
EKSEL- Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin menyerahkan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), Dana Transfer Daerah dan Dana Desa kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11) pagi. Menurut Presiden, DIPA yang diserahkan mencapai Rp909 triliun untuk K/L dan Rp556 triliun untuk transfer ke daerah. Untuk itu, Presiden berharap setelah penyerahan ini, ada perubahan cara bergerak kita, mindset kita, pola-pola lama yang harus ditinggalkan. “Mulai secepat-cepatnya belanja, terutama belanja moda bagi DIPA-DIPA yang tadi sudah diserahkan,” pinta Presiden. Ia mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai ketidakpastian ekonomi global, perlambatan pertumbuhan e
Dianggarkan Rp10 Triliun,  Kartu Pra Kerja Dipersiapkan Untuk 2 Juta Tenaga Kerja

Dianggarkan Rp10 Triliun, Kartu Pra Kerja Dipersiapkan Untuk 2 Juta Tenaga Kerja

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan, pemerintah menyiapkan Kartu Pra Kerja untuk 2 juta tenaga kerja yang dipersiapkan untuk masuk pra kerja. Dengan anggaran keseluruhannya mencapai Rp10 triliun, dan akan dilaunching 2-3 bulan mendatang. “Rencana sistemnya berbasis digital, dimana 500 ribu itu basisnya adalah kartu dan yang 1,5 juta basisnya digital. Pemanfaatannya adalah untuk triple skilling untuk upskilling, re-skilling, dan juga untuk pelatihan itu sendiri,” kata Airlangga kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/11) sore. Sifat daripada pelatihan itu, menurut Menko Perekonomian, adalah menggunakan lembaga-lembaga pelatihan baik itu yang dimiliki oleh kementerian maupun yang dimiliki oleh dunia swas
Ingatkan Pengusaha untuk Bayar Pajak

Ingatkan Pengusaha untuk Bayar Pajak

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Patut dan patuh adalah sesuatu yang tidak terpisahkan terkait dengan kewajiban pembayaran pajak. Patuh berarti taat pada aturan perpajakan yang ada. Sedangkan patuh berawal dari kesadaran membayar pajak. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru dalam acara penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kanwil Ditjen Pajak Sumsel dan Kep. Babel di Aula Kanwil (Selasa/11/05). Perjanjian Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut atau action plan dari Nota Kesepahaman (MoU) yang telah dilaksanakan bulan Mei lalu di Griya Agung. Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh seluruh kepala OPD Pemprov Sumsel. Herman Deru berharap kegiatan ini bukan seremonial semata tetapi masing-masing OPD bertanggung jawab sesua...
Suryo Utomo Sebagai Dirjen Pajak Gantikan Robert Pakpahan

Suryo Utomo Sebagai Dirjen Pajak Gantikan Robert Pakpahan

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak, Suryo Utomo (50) dilantik oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebagai Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) menggantikan Robert Pakpahan yang memasuki masa pensiun, di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (1/11). Dalam sambutannya Menkeu mengatakan, bahwa tugas dan tanggung jawab Dirjen Pajak sangat berat karena 70 persen penerimaan di dalam APBN kita yang berasal dari penerimaan pajak digunakan untuk mendukung seluruh aktivitas republik ini. “Perjalanan karir Bapak, saya anggap sangat lengkap untuk bisa menyiapkan diri di dalam posisi sebagai Dirjen pajak yang dipercayai oleh bapak Presiden untuk bisa menjalankan tugas ini,” kata Menkeu kepada Suryo Utomo. Menurut Menkeu,
Pendapatan Operasional Maybank Indonesia Periode Sembilan Bulan Naik 2,0%

Pendapatan Operasional Maybank Indonesia Periode Sembilan Bulan Naik 2,0%

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia atau Bank) hari ini mengumumkan peningkatan pendapatan operasional sebelum provisi sebesar 2,0% menjadi Rp3,1 triliun untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2019.  Pertumbuhan pendapatan operasional ini terutama didukung peningkatan pendapatan non bunga (fee based income), pengelolaan biaya secara berkelanjutan dan kenaikan pendapatan bunga bersih dalam periode tersebut. Laba bersih setelah pajak dan kepentingan non pengendali (PATAMI) tercatat sebesar Rp1,1 triliun per 30 September 2019 dibandingkan Rp1,5 triliun per 30 September 2018 karena adanya peningkatan provisi sehubungan Bank menempuh langkah konservatif dalam melakukan pencadangan kredit untuk beberapa portofolio pada segmen komersial d
Penuhi Panggilan, Sri Mulyani: Presiden Menugaskan Saya Untuk Tetap Menjadi Menteri Keuangan

Penuhi Panggilan, Sri Mulyani: Presiden Menugaskan Saya Untuk Tetap Menjadi Menteri Keuangan

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Menteri Keuangan Kabinet Kerja, Sri Mulyani Indrawati, kembali diminta untuk menjadi Menteri Keuangan pada kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin, periode 2019-2024. “Bapak Presiden meminta saya untuk menyampaikan kepada media bahwa beliau menugaskan saya untuk tetap menjadi Menteri Keuangan,” kata Sri Mulyani usai diterima Presiden Jokowi, di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10) pagi. Secara pribadi Sri Mulyani menilai penunjukan kembali dirinya sebagai Menteri Keuangan merupakan kehormatan. Terlebih berbeda dengan kandidat menteri lain, dirinya diperbolehnya menyampaikan kepada wartawan mengenai posisi yang akan diembannya nanti. “Beliau meminta khusus untuk saya boleh menyampaikan posisinya,” ungka
OJK Ingin Wujudkan Kepemilikan Rekening untuk Seluruh Masyarakat

OJK Ingin Wujudkan Kepemilikan Rekening untuk Seluruh Masyarakat

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan program Sinergi Aksi Indonesia Menabung sebagai puncak kegiatan Bulan Inklusi Keuangan 2019 yang pelaksanaannya digelar di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, Sabtu. Sinergi Aksi Menabung merupakan salah satu implementasi dari diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) No 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung yang diperingati setiap tanggal 20 Agustus. Sinergi aksi ini melibatkan OJK, BI, LPS dan Lembaga Jasa Keuangan dalam meningkatkan kepedulian masyarakat tentang pentingnya menabung untuk investasi, perlindungan dan masa depan. Sinergi Aksi Indonesia Menabung bertujuan untuk mewujudkan kepemilikan rekening oleh seluruh masyarakat Indonesia. Berbagai program telah dimulai seperti kepemilikan rekening oleh seluruh pelajar, atau“One
Dari 50 Bank di Sumsel, Hanya 10 Yang Aktif Laporkan Temuan Uang Palsu

Dari 50 Bank di Sumsel, Hanya 10 Yang Aktif Laporkan Temuan Uang Palsu

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Sebanyak 6.900 lembar pecahan uang palsu hasil dari setoran perbankan dan yang diterima di loket Bank Indonesia sejak 2017 lalu, dimusnahkan. Kemarin (09/10/2019) secara simbolis uang tersebut dimusnahkan di kantor Bank Indonesia Regional Sumatera Selatan. Kepala Perwakilan Indonesia Propinsi Sumatera Selatan, Yunita Resmi Sari mengatakan, untuk melakukan pemusnahan uang palsu harus melalui proses terlebih dahulu, dikumpulkan dahulu lalu dikirim ke Jakarta. “Setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri (PN) uang palsu tersebut baru bisa dimusnahkan. Yang menyatakan uang tersebut palsu atau tidak, dan layak atau tidak adalah Bank Indonesia. Maka kita berharap untuk kerjasamanya pihak perbankan dan juga masyarakat untuk bersama- sama memberantas uang palsu,” pap