Monday, May 25Referensi Bisnis Sumatera Selatan
Shadow

Ekonomi

Menko Perekonomian : 132 Juta Orang Miskin dan Tidak Mampu adalah Peserta BPJS Kesehatan Gratis Setara Kelas 3

Menko Perekonomian : 132 Juta Orang Miskin dan Tidak Mampu adalah Peserta BPJS Kesehatan Gratis Setara Kelas 3

Ekonomi, Makro
EKSEL - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa 132,6 juta orang yang miskin dan tidak mampu adalah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan/Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara gratis dengan layanan setara kelas 3. “Iuran yang ada di dalam anggaran itu sebesar Rp42.000 per orang per bulan. Yang seluruhnya dibayar oleh pemerintah melalui APBN,” ujar Menko Perekonomian usai Rapat Terbatas (Ratas), Senin (18/5). Menurut Menko Perekonomian, yang dimaksud yaitu penerima bantuan iuran (PBI) yang ditanggung pemerintah adalah 96,6 juta orang dan ini setara dengan Rp4 triliun per bulan sehingga untuk 6 bulan itu adalah Rp24,3 triliun.  “Sementara itu ada juga yang ditanggung oleh pemerintah daerah melalui
Pemprov Sumsel Pastikan Bangun Lagi Jembatan Putus di Oku Timur

Pemprov Sumsel Pastikan Bangun Lagi Jembatan Putus di Oku Timur

Ekonomi, Infrastruktur
EKSEL - Masih dalam rangkaian Kunjungan Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru (HD), kali ini HD menyempatkan diri untuk melihat secara langsung lokasi Jembatan putus di Desa Pulau Negara, Kec. BP. Peliung Kab. OKU Timur akibat bencana banjir, Senin (11/05/2020) Didampingi Bupati OKU Timur H. M. Kholid Mawardi, S. Sos., M.Si., masyarakat begitu antusias menyaksikan kehadiran orang nomor satu di Provinsi Sumatera Selatan tersebut, dengan seksama HD meneliti kondisi jembatan tersebut sembari berbincang dengan warga sekitar. “Kita akan bangun kembali jembatan khusus roda dua di desa Pulau Negara Kecamatan Buay Pemuka Peliung yang saat ini porak poranda akibat diterjang derasnya arus sungai Komering’’ujarnya. Ia utarakan, akibat kondisi jembatan tersebut yang saat ini sudah han
OJK Siapkan 5 POJK Demi Menjaga Stabilitas Keuangan Di Masa Covid-19

OJK Siapkan 5 POJK Demi Menjaga Stabilitas Keuangan Di Masa Covid-19

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan lima Peraturan OJK (POJK) sebagai tindak lanjut kewenangan OJK dalam pelaksanaan Perppu No 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. POJK ini untuk mendukung upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong tetap bergeraknya roda perekonomian nasional. Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 21 April 2020 telah menetapkan lima POJK yaitu: POJK Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank POJK ini merupakan ketentuan lanjutan bagi Industri Keu...
Pemprov Sumsel Terus Dorong Pemerintah Pusat Percepat Pembangunan Tol Indralaya-Muaraenim

Pemprov Sumsel Terus Dorong Pemerintah Pusat Percepat Pembangunan Tol Indralaya-Muaraenim

Ekonomi, Infrastruktur
EKSEL - Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan terus merupaya mempercepat terealisasinya pembangunan ruas jalan tol yang menghubungkan Kabupaten Ogan Ilir dengan Kabupaten Muaraenim sepanjang dengan titik exit tol Simpang Indralaya Ogan Ilir. Gubernur Sumsel, Herman Deru, melalui Sekretaris Daerah, Nasrun Umar, saat mengikuti rapat yang dipimpin langsung oleh tenaga ahli Utama Kedeputian I Kantor Staff Presiden Bidang Infrastruktur dan Tranafortasi, Febry Calvin Televlavta, terkait dengan percepatan pembangunan lanjutan jalan tol Simpang Indralaya-Muara Enim melalui Video Conference di Commond Center Kantor Gubernur. Nasrun menyebut, pembangunan jalan tol Simpang Indralaya-Muara Enim tersebut titik lokasi sudah sesuai dengan arahan Gubernur pada 28 November 2019 lalu. Diharapkan action...
Relaksasi Selisih Bunga Diharapkan Cegah Kredit Macet

Relaksasi Selisih Bunga Diharapkan Cegah Kredit Macet

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa terkait dengan stimulus yang baru diumumkan yakni perluasan sektor itu bagian daripada yang Rp70 triliun jaring pengaman sektor ekonomi. “Tentu kita mencegah agar kreditnya tidak menjadi macet, oleh karena itu relaksasi yang diberikan adalah adanya subsidi bunga maupun pokok. Nah tentu sesudah ada akan ada restrukturisasi,” ujar Menko Perekonomian Tentu, menurut Menko Perekonomian,  nanti akan ada yang sedang dibahas pemulihan ekonomi nasional paket sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional. “Kemudian terkait dengan sektor-sektor usaha, diharapkan dengan pemberian Pasal 21 yang diperluas selama 6 bulan itu mempunya
Pastikan Pembangunan Jembatan Musi VI Tetap Berjalan

Pastikan Pembangunan Jembatan Musi VI Tetap Berjalan

Ekonomi, Infrastruktur
EKSEL - Gubernur Sumater Selatan H. Herman Deru (HD) Optimis pembangunan Jembatan Musi VI tetap berlanjut. Hal itu diungkapkan Gubernur HD saat meninjau Jembatan Musi VI yang menghubungkan kawasan 32 Ilir dan kawasan Seberang Ulu I Palembang. Menurutnya, peninjauan tersebut dilakukan guna memastikan pembangunan infrastruktur di Sumsel. Tetap berjalan dengan lancar. Saat ini Jembatan Musi VI masih terkendali dengan adanya beberapa rumah warga yang dalam proses pembebasan lahannya belum menemui kesepakatan. Di kesempatan itu, HD melakukan pendekatan persuasif melalui pembicaraan dan pengarahan kepada warga yang tinggal tak jauh dari Puskesmas 32 Ilir tersebut. Dan HD Optimis pembangunan Jembatan Musi VI tersebut akan dapat segera dilanjutkan. Karena keberadaan Jembatan Musi
OJK : Keringanan Cicilan Wajib Diajukan Terlebih Dahulu

OJK : Keringanan Cicilan Wajib Diajukan Terlebih Dahulu

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Juru Bicara Otoritas Jasa Keuangan  (OJK) Sekar Putih Djarot menegaskan jika OJK masih mendengar keluhan yang disampaikan melalui email atau telepon call  center OJK berkaitan masih maraknya debt collector yang menemui masyarakat,  khususnya yang terkait dengan pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan/multifinance (leasing).  Terhadap hal tersebut OJK meminta kerjasama nasabah/debitur dan bank/perusahaan pembiayaan sebagai berikut : 1. Keringanan cicilan pembayaran kredit/leasing tidak otomatis, debitur/nasabah  wajib mengajukan permohonan kepada bank/leasing. 2. Bank/Leasing wajib melakukan asesmen dalam rangka memberikan  keringanan kepada nasabah/debitur. 3. Keringanan cicilan pembayaran kredit/pembiayaan dapat diberikan dalam  jangka waktu maksimu
Ingatkan THR Merupakan Kewajiban

Ingatkan THR Merupakan Kewajiban

Ekonomi, Makro
EKSEL - Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto menegaskan jika pembayaran THR terhadap karyawan adalah kewajiban. Hal itu diungkapkannya saat melakukan pembahasan bersama Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. “Ini diingatkan kepada pihak swasta bahwa THR ini menjadi sesuatu yang berdasarkan Undang-Undang diwajibkan dan tentunya Kementerian Tenaga Kerja sudah menyiapkan hal-hal yang terkait dengan THR tersebut,” jelasnya. Namun, Pemerintah, lanjut Menko Perekonomian, sudah mempersiapkan dan memberikan stimulus-stimulus kepada dunia usaha antara lain dengan PPH Pasal 21 yang selama ini sudah diberikan kepada sektor pengolahan. ”Ini berdasarkan paket kemarin yang diluncurkan, yaitu melalui Perpu dan APBNP,” tambahnya. Dukungan untuk sektor usaha ini, sambung Menko Pe
Tegaskan Pelunasan Haji Lewat Online

Tegaskan Pelunasan Haji Lewat Online

Ekonomi, Keuangan
EKSEL - Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1441H/2020M tahap pertama terus berlangsung hingga 30 April 2020 dan hingga Jumat (3/4) pukul 16.00 WIB lebih 114 ribu jemaah reguler yang sudah melunasi biaya haji. “Sore ini, tercatat 114.377 jemaah yang sudah melunasi Bipih 1441H. Sebanyak 102.125 jemaah melunasi secara teller, sisanya atau 12.252 jemaah memanfaatkan fasilitas non teller,” terang Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis di Jakarta, Jumat (3/4). Menurutnya, lima provinsi dengan jumlah jemaah terbanyak yang melunasi Bipih adalah Jawa Barat (24.977 jemaah), Jawa Timur (19.074), Jawa Tengah (16.469), Banten (6.306), dan DKI Jakarta (4.429). Pelunasan Bipih tahap pertama dibuka sejak 17 Maret 2020. Awalnya, ada dua mekanisme pelunasan, yait
Sumsel Inflasi 0,04 Persen

Sumsel Inflasi 0,04 Persen

Ekonomi, Makro
EKSEL - BPS Sumsel mencatat provinsi ini inflasi 0,04 persen pada Maret 2020. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel , Endang Tri Wahyuningsih,M.M, inflasi ini lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai sebesar 0,10 persen. Menurutnya, berdasarkan pemantauan harga selama bulan Maret 2020 pada 90 kota IHK, menunjukkan bahwa 43 kota IHK mengalami inflasi. Sedangkan 47 kota mengalami deflasi. "Inflasi Sumsel yang melalui pemantauan di dua kota Palembang dan lubuk Linggau. Inflasi di kota Palembang Pada Maret sebesar 0,04 persen. Sementara Kota Lubuk Linggau bulan Maret 2020 inflasi sebesar 0,07 persen," katanya.